Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meme Joker Anies Baswedan, Ade Armando: Ada Gerakan Habisi Saya

image-gnews
Dosen UI Ade Armando. TEMPO/Seto Wardhana
Dosen UI Ade Armando. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Dosen Universitas Indonesia Ade Armando merasa banyak menerima ancaman serta perisakkan usai mengunggah meme Joker Anies Baswedan. Meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beriaskan Joker itu diunggahnya di media sosial miliknya.

Tak hanya itu, saat ini bahkan muncul petisi di change.org yang memintanya diberhentikan sebagai dosen gara-gara meme Joker Anies Baswedan itu.

Menurut Ade, seluruh ancaman dan petisi itu merupakan upaya terencana suatu kelompok untuk menghabisinya.

"Saya rasa ini adalah sebuah gerakan terencana untuk menghabisi saya. Tapi bukan cuma saya, karena saya dengar kawan-kawan PSI di DPRD juga mengalami tekanan serupa," ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat sore, 8 November 2019.

Ade menuturkan, serangan-serangan itu dia dapatkan karena mengkritik Anies Baswedan soal anggaran lem aibon dan pulpen yang nilainya mencapai ratusan miliar. Padahal, menurutnya itu adalah upaya melawan pemborosan, kebocoran, dan korupsi di DKI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi sebetulnya, menurut saya ini bagian dari upaya membungkam kami," kata Ade.

Sebelumnya, saat ramai perbincangan mengenai anggaran lem aibon dan pulpen di DKI, Ade Armando mengunggah meme Anies Baswedan beriaskan ala Joker. Dalam unggahan itu, Ade juga menambahkan keterangan gubernur jahat lahir dari menteri yang dipecat.

Menurut Ade, foto wajah Anies dengan makeup ala tokoh fiksi dalam DC Comics itu bukan buatan dirinya. Dia berujar foto itu merupakan bentuk kecaman.

Selain mendapat kecaman dari masyarakat, anggota DPD RI Fahira Idris melaporkan Ade Armando ke kepolisian ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 1 November 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pilih Rapat Anggaran KUPA-PPAS di Hotel Puncak, Anggota Dewan: DPRD Tidak Layak

22 Oktober 2020

Petugas Damkar menyemprot cairan disinfektan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020. Penyemprotan disinfektan dimulai dari pintu masuk, loby gedung dan dilanjutkan hingga lantai atas. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pilih Rapat Anggaran KUPA-PPAS di Hotel Puncak, Anggota Dewan: DPRD Tidak Layak

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan gedung DPRD saat ini belum bisa digunakan untuk menggelar rapat anggaran dengan peserta yang banyak.


4 Fakta DPRD DKI Rapat Anggaran di Puncak, Tuai Kritik dan Kecurigaan Fitra

22 Oktober 2020

Suasana rapat Bapemperda DPRD DKI membahas pasal-pasal Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/ Achmad Assegaf
4 Fakta DPRD DKI Rapat Anggaran di Puncak, Tuai Kritik dan Kecurigaan Fitra

DPRD DKI Jakarta memilih menggelar rapat anggaran di Puncak, Fitra menduga pemindahan rapat KUPA-PPAS 2020 ke Bogor itu untuk serapan anggaran.


KPK Temukan Kejanggalan Anggaran Covid-19 di Jawa Timur

9 September 2020

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menunjukkan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Hong Arta disebut sebagai pemberi suap Rp 11,6 miliar kepada penyelenggara negara dalam kasus dugaan suap pengerjaan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Temukan Kejanggalan Anggaran Covid-19 di Jawa Timur

KPK sudah menegur kepala daerah di wilayah tersebut untuk merevisi penganggaran terkait penanggulangan Covid-19.


Anies akan Lantik 9 Pejabat DKI, Termasuk Kepala Bappeda

8 Januari 2020

Gubernur DKI Jakarta saat mengumumkan dan menerima pengunduran diri Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra (berdiri di belakang sebelah kiri) di Balai Kota DKI, Jumat 1 November 2019.
Anies akan Lantik 9 Pejabat DKI, Termasuk Kepala Bappeda

Anies Baswedan bakal melantik sembilan pejabat Pemerintah Provinsi DKI di Balai Agung, .


PSI Kembalikan Dana Reses, Sekretaris DPRD Sebut Alasannya

23 Desember 2019

Sejumlah masyarakat mendatangi pos pengaduan PSI di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 27Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
PSI Kembalikan Dana Reses, Sekretaris DPRD Sebut Alasannya

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menyebut dana reses PSI memang harus dikembalikan.


Penuh Kontroversi, Rancangan APBD DKI Akhirnya Disahkan

13 Desember 2019

Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Penuh Kontroversi, Rancangan APBD DKI Akhirnya Disahkan

Rancangan APBD DKI akhirnya disahkan Gubernur Anies Baswedan dan DPRD, namun beberapa anggota Dewan masih mempersoalkan sejumlah mata anggaran.


Anies Baswedan Sebut E-Budgeting Anyar Sudah Siap, Ini yang Baru

10 Desember 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai mengikuti upacara Hari Korpri di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 29 November 2019. Tempo/Imam Hamdi
Anies Baswedan Sebut E-Budgeting Anyar Sudah Siap, Ini yang Baru

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bakal segera meluncurkan versi terbaru e-budgeting DKI pasca gaduh anggaran janggal.


Polda Metro Segera Gelar Perkara Kasus Meme Joker Anies Baswedan

9 Desember 2019

Dosen Universitas Indonesia Ade Armandho penuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai terlapor dugaan pelanggaran UU ITE hari ini terkait meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ala joker, Rabu 20 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Polda Metro Segera Gelar Perkara Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus meme Joker Anies Baswedan yang diunggah dosen Universitas Indonesia Ade Armando.


Petisi Dukung William PSI Bongkar Anggaran Janggal Capai 15 Ribu

9 Desember 2019

Aliansi Masyarakat untuk Transparansi memberikan piagam penghargaan dan sisir jumbo simbol perjuangan menyisir rencana anggaran DKI kepada anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu 4 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Petisi Dukung William PSI Bongkar Anggaran Janggal Capai 15 Ribu

Dukungan warganet terhadap William PSI untuk membongkar anggaran janggal APBD DKI 2020 terus mengalir dengan jumlah tanda tangan 15.435.


Kejar Target, DPRD DKI Rapat Bahas APBD 2020 Akhir Pekan Ini

8 Desember 2019

Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Kejar Target, DPRD DKI Rapat Bahas APBD 2020 Akhir Pekan Ini

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat Rancangan APBD 2020 tingkat komisi pada akhir pekan mengebut pembahasan agar sesuai target.