TEMPO.CO, Jakarta -Sudah lebih dari setahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin ibu kota, tanpa didampingi wakilnya, karena Calon Wakil Gubernur atau Cawagub DKI mandek. Sebelumnya, Sandiaga Uno mengundurkan diri dari kursi Wagub DKI karena memutuskan maju sebagai Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019.
Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra, telah mencalonkan dua nama Cawagub DKI untuk menggantikan Sandiaga yang mundur sejak Agustus tahun lalu. Keduanya adalah Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
Belakangan, dua calon yang diajukan PKS dianggap mandek. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta Partai Keadilan Sejahtera mengevaluasi pencalonan dua kadernya yang didorong menjadi calon gubernur. Taufik pun meminta PKS menjalin komunikasi politik dengan partai lain, selain Gerindra.
"Barang ini (pemilihan wagub) ada di DPRD. DPRD unsurnya banyak. Ya komukasi lah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja ya mana bisa," kata Taufik di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 24 Oktober 2019.
DPRD DKI Jakarta periode sebelumnya menunda pemilihan pengganti Sandiaga Uno pada akhir masa jabatannya karena mengejar pengesahan APBD Perubahan 2019. Kini, pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pun masih terhambat karena legislatif tengah sibuk membahas rancangan APBD DKI 2020. Berikut tarik ulur pemilihan Wagub DKI tersebut:
-PKS Mengeluh Berjalan Sendiri
Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengisyaratkan partainya berjuang sendiri sehubungan dengan pemilihan wakil gubernur atau wagub DKI. Suhaimi mengaku merasakan bahwa Partai Gerindra tak membantu untuk mempercepat proses pemilihan wagub.
"Ibaratnya itu terasa tapi susah diungkapkan dalam kata-kata," ujar Suhaimi saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2019.
