TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah enggan merespons usulan DPD Gerindra Jakarta yang memasukkan namanya sebagai calon wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Saefullah hanya melempar senyum kaku dan minta agar senyumnya itu dibaca.
"Tergantung senyumnya, kamu kan belajar psikologi sedikit-sedikit soal senyum orangnya, bacalah ya," kata Saefullah saat ditemui di Monas, Minggu 10 November 2019.
Hingga saat ini, kata Saefullah, dirinya belum menerima undangan dari Gerindra. Akhir pekan lalu, beredar surat dari DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang ditujukan kepada DPP PKS tertanggal 17 Oktober 2019 dengan isi mengusulkan empat nama sebagai calon alternatif. Partai itu menyampaikan daftar 4 nama calon wakil gubernur DKI wakil dari Gerindra. Salah satunya nama Sekda DKI Saefullah.
"Gerindra mana? Belum manggil mereka," kata Saefullah.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat 8 November 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Selain nama Saefullah, terdapat tiga nama lain yakni Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Yuliantoro, Wasekjen DPP Gerindra Ariza Patria sebagai calon wakil gubernur alternatif 2 calon wagub DKI dari PKS.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan surat bernomor JA/X-0646/B/DPD-Gerindra/2019 ditandatanganinya bersama Sekretaris DPD Gerindra Husni Thamrin serta oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
Empat nama calon wagub alternatif ini diusulkan karena dua calon sebelumnya, yang telah disepakati, "macet" dalam pembahasan.
Dengan adanya surat ini, artinya Gerindra mengusulkan adanya perubahan calon wagub yang sudah disepakati oleh kedua partai, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Menanggapi adanya surat tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Gerindra terlebih dulu berdiskusi dengan PKS dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait cawagub untuk menggantikan Sandiaga Uno.
"Untuk wagub DKI, sebaiknya Gerindra musyawarah dengan PKS dan Gubernur Anies Baswedan. Kita harus memperjuangkan hak warga DKI memiliki wagub," katanya. "Karena beban gubernur dan wagub DKI bukan hanya beban warga DKI tetapi juga beban ibu kota dan diplomasi," kata Mardani, Jumat lalu.
