Dana Hibah untuk Ormas Pendukung Anies - Sandiaga Diduga Naik

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) seusai pengunduran diri Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Sandiaga resmi mundur untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi  Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. Setelah ditinggal Sandiaga Uno, kursi Wagub DKI masih kosong hingga hari ini.  ANTARA/Galih Pradipta

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) seusai pengunduran diri Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Sandiaga resmi mundur untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. Setelah ditinggal Sandiaga Uno, kursi Wagub DKI masih kosong hingga hari ini. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta bakal menaikkan dana hibah pada tahun depan. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 menyebutkan alokasi dana hibah sebesar Rp 2,84 triliun, naik dari Rp 2,75 triliun pada tahun ini. “Bukan hanya dana hibah, kami juga mendorong pengadaan swakelola tipe 3 dan 4,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Tempo di Balai Kota, Jumat lalu, 8 November 2019.

    Swakelola tipe 3 ialah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan pemerintah dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Sedangkan swakelola tipe 4 merupakan swakelola yang direncanakan pemerintah berdasarkan usul kelompok masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat itu. “Dengan cara begitu, proses pembangunannya juga dimiliki masyarakat,” tutur Anies.

    Gubernur Anies terus meningkatkan gelontoran dana hibah. Dari Rp 1,88 triliun pada tahun lalu, kini jumlahnya menjadi Rp 2,75 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 2,84 triliun pada tahun depan.

    Berdasarkan penelusuran Tempo, dana hibah pada tahun depan diduga bakal diberikan kepada sejumlah ormas yang mendukung pasangan Anies-Sandiaga Uno saat pemilihan gubernur Jakarta 2017. Salah satu ormas yang batal mendapatkan dana hibah karena afiliasi politik ialah Gerakan Nasional Peduli Anti-Narkoba, Tawuran, dan Anarkis (Gepenta).

    Nina Haryati, anggota Gepenta, mengungkapkan pernah mengikuti acara yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta pada 17 Juni lalu. Nina bersama 90-an orang dari berbagai ormas menginap selama tiga hari di Hotel Gerbera, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

    Di lokasi, Nina melanjutkan, Kepala Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Eliazer Hutapea, memberikan penjelasan tentang dana hibah hingga Rp 1 miliar untuk setiap ormas. Syaratnya, mereka mesti mengajukan proposal yang mendukung program kerja gubernur.

    Harapan Nina mendapat dana hibah untuk organisasinya memudar. Sebab, kata Nina, dalam pemaparan itu Eliazer menyatakan pemerintah DKI memprioritaskan mereka yang mendukung Anies-Sandiaga dalam pemilihan gubernur 2017 sebagai penerima dana hibah. Gepenta tidak ikut mendukung pasangan itu. Mereka pun tak masuk daftar ormas penerima hibah dari pemerintah DKI pada 2020, yang salinannya diperoleh Tempo.

    Perkumpulan Ustadzah Peduli Negeri tertulis dalam daftar penerima hibah dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Nilainya Rp 317,6 juta. Marhamah, bendahara perkumpulan itu, mengakui sebagai pendukung Anies-Sandiaga. Dalam pemilihan presiden, ormas itu juga mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

    Nurdiati Akma, Ketua Ustadzah Peduli Negeri, mengajukan proposal dana hibah sejak 2018. Gagal pada percobaan pertama, mereka kembali mengajukan proposal. Pada September lalu, Nurdiati mendapat kabar dari perwakilan pemerintah DKI bahwa organisasinya memperoleh dana hibah. Saat itu, dia juga diberi tahu alasan tak mendapat dana hibah pada 2019. “Istilahnya 1-0-1. Tahun ini dapat, dua tahun kemudian baru bisa dapat lagi.”

    HUSSEIN ABRI DONGORAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.