TEMPO.CO, Bekasi - Aliansi organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kota Bekasi memilih untuk tak menanggapi dulu masalah parkir minimarket yang tengah diselidiki polisi. Masalah ini sempat ramai diperbincangkan setelah video ormas menggelar demonstrasi di depan sebuah minimarket viral.
"(Sekarang) Kami hanya nunggu perkembangan selanjutnya," kata Ketua Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi, Anwar Sadat ketika dikonfirmasi soal sikapnya organisasinya terhadap persoalan parkir di Kota Bekasi.
Soal parkir di depan minimarket sekarang tengah diselidik oleh Polres Metro Bekasi Kota. Penyelidikan ini bermula dari temuan surat tugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi kepada juru parkir di luar instansi pemerintah.
Surat tugas itu menjadi pemicu aksi unjuk rasa sejumlah organisasi masyarakat di depan Indomaret SPBU Narogong, Jalan Siliwangi, Rawalumbu pada 23 Oktober lalu. Dalam video beredar, paling dominan bersuara adalah Ketua Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Deni M. Ali.
Di dalam rekaman yang juga menampilkan Kepala Bapenda Kota Bekasi, Aan Suhanda, mereka meminta pengusaha supaya bekerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) perihal pengelolaan parkir di depan minimarket se-Kota Bekasi.
Polisi menyatakan telah memanggil banyak orang untuk diminta klarifikasi ihwal surat tugas. Mereka adalah sejumlah juru parkir, pejabat di unit pengelola teknis daerah (UPTD), hingga kepala Badan Pendapatan Daerah, Aan Suhanda dan anak buahnya.
Anwar mengatakan, surat tugas yang dikeluarkan oleh Bapenda tidak pernah mengatasnamakan organisasi masyarakat. "Surat dibuat Bapenda, lalu memberikan rompi dan topi biru yang menjadi ciri bahwa itu jukir," ucap Anwar.
Kepala Bapenda Kota Bekasi, Aan Suhanda mengatakan, penarikan retribusi parkir di depan minimarket baru sebatas uji coba. Surat tugas yang diberikan juru parkir telah dihentikan.
"Sekarang sudah saya setop untuk evaluasi, kita lagi bicarakan dengan Indomaret, Alfamart, bagaimana yang terbaik," kata Aan pekan lalu.
