William Diperiksa BK DPRD DKI, PSI Terus Desak Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anies Baswedan (kiri) dan William Aditya Sarana. Foto: ANTARA (kiri); Facebook.com

    Anies Baswedan (kiri) dan William Aditya Sarana. Foto: ANTARA (kiri); Facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, sedang menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DKI Jakarta pada Selasa siang 12 November 2019. PSI DKI Jakarta pun menyatakan tetap mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka dokumen rancangan APBD DKI 2020 ke publik.

    Melalui akun media sosial twitter, PSI DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap William. Mereka menyatakan bahwa tetap mendesak agar Anies mengedepankan prinsip transparan pada penganggaran uang rakyat.

    "Hari ini Bro @willsarana dipanggil Badan Kehormatan DPRD DKI setelah dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik karena membongkar kasus aibon 82 M. Bersama Bro Wil,Fraksi PSI akan terus berjuang menuntut Gubernur Anies transparan," cuit aku @PSI_Jakarta.

    William sendiri telah hadir di ruang BK DPRD DKI pada pukul 10.20 WIB. Ditemani oleh anggota BK DPRD DKI dari Fraksi PSI, August Hamonangan, William terlihat santai menghadapi pemeriksaan itu.

    Legislator termuda ibu kota tersebut pun sempat mencuit di media sosial twitter. Dia tetap meminta Anies untuk membuka dokumen rancangan APBD DKI 2020 ke publik.

    "Pagi ini jam 10.00 WIB saya akan memenuhi panggilan dari Badan Kehormatan. Saya akan menjalaninya sebaik-baiknya. Saya dan Fraksi PSI tetap dalam posisi meminta Gubernur @aniesbaswedan untuk membuka dokumen perencanaan APBD 2020 ke website http://apbd.jakarta.go.id," cuit William satu jam lalu.

    Pemeriksaan terhadap William ini merupakan buntut dari laporan seorang warga bernama Sugiyanto. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) itu menuding mantan staf Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, tersebut telah melanggar kode etik karena membongkar anggaran janggal rancangan APBD DKI 2020 melalui cuitan di media sosial twitter.

    William membongkar anggaran janggal soal pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat senilai Rp 82 miliar dan pengadaan ballpoint di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur senilai Rp 123 miliar. Selain itu ada juga anggaran pengadaan komputer, server, hingga perangkat penyimpan data digital cerdas.

    Tak hanya diadukan, William sempat mendapat kritik pedas terutama dari partai pengusung Gubernur Anies Baswedan, Gerindra. Wakil Ketua Fraksi Gerindra, S Andyka, menyentil William karena membongkar anggaran janggal di Dinas Pendidikan yang merupakan rekan kerja Komisi E. Padahal, William merupakan anggota Komisi A DPRD DKI.

    "Kalau enggak ikut rapat terus bicaranya di luar, apa itu pantas? Ini yang diteriakin kerjaan Komisi E sementara dia Komisi A," ujar Andyka di DPRD DKI 6 November 2019.

    William juga mendapatkan teguran dari Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua yang berasal dari Fraksi Gerindra. Menurut Inggard, William sebaiknya tak berkoar di luar sebelum anggaran tersebut dibahas di DPRD DKI.

    Meskipun demikian, dia juga mendapatkan dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan keputusan William mengunggah anggaran janggal rancangan APBD DKI 2020 merupakan bentuk pengawasan dirinya sebagai legislator.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salip Menyalip Tim Sepak Bola Putra Indonesia Versus Vietnam

    Timnas U-23 Indonesia versus Vietnam berlangsung di laga final SEA Games 2019. Terakhir sepak bola putra meraih emas di SEA Games 1991 di Filipina.