Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Beda Anggaran CAP Penataan 21 Kampung dan RW Kumuh

image-gnews
Kondisi pemukiman kumuh yang berada di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jakarta, 18 Agustus 2015. Penertiban itu guna merealisasikan normalisasi Kali Ciliwung.  TEMPO/Subekti.
Kondisi pemukiman kumuh yang berada di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jakarta, 18 Agustus 2015. Penertiban itu guna merealisasikan normalisasi Kali Ciliwung. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta membagi program Community Action Plan (CAP) menjadi dua jenis. Pertama, CAP penataan 21 kampung seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Kedua adalah penataan kawasan rukun warga atau RW kumuh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan program CAP pada 14 Januari 2018.

Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Rommel Pasaribu sebelumnya menyebut penataan 21 kampung prioritas itu dihandel oleh unit kerja terkait. Misalnya, pembangunan jalan oleh Dinas Bina Marga dan penanaman pohon oleh Dinas Kehutanan. Sementara penataan RW kumuh seluruhnya menjadi tanggung jawab Dinas PRKP DKI.

Penjelasan Rommel sehubungan dengan anggaran fantastis yang diajukan Dinas Perumahan guna menata RW kampung kumuh. Dinas Perumahan mengusulkan anggaran konsultan senilai Rp 556 juta per RW.

Dinas memasukkan anggaran ini dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 dengan nama program CAP. Rommel memastikan usulan anggaran konsultan Rp 556 juta untuk setiap kelurahan, bukan RW.

Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC), Gugun Muhammad, memaparkan angka tersebut tergolong rendah dalam konteks merencanakan penataan kampung hingga membuat Detail Engineering Design (DED) di RW kumuh. Ia berujar pembiayaan paling besar memang untuk membeli jasa tenaga ahli yang bertugas merampungkan DED.

Gugun mencontohkan CAP penataan RW kumuh di RW 17, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang sudah berjalan. Menurut dia, diperlukan sekitar Rp 500 juta untuk menata RW 17 secara keseluruhan, tak hanya membayar jasa konsultan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam Kepgub 878/2018 terlampir bahwa RW 17 Kelurahan Penjaringan terdiri dari tiga kampung, yakni Marlina, Elektro dan Gedong Pompa "Itu satu RW tapi penduduknya hampir 10 ribu KK (kepala keluarga). Di dalam Kelurahan Penjaringan itu yang masuk dalam RW kumuh tidak hanya RW 17 tapi ada RW-RW lain. Kalau kita lihat seperti itu, cukup tidak Rp 556 juta? Ya mepet sekali," kata Gugun saat dihubungi, Senin, 11 November 2019.

Dalam laporan pertanggungjawaban Dinas Perumahan soal realisasi APBD 2018 tercatat program CAP di Kelurahan Penjaringan dilakukan di 12 RW. Rinciannya antara lain RW 01-02, 04, 07-08, 011-017. Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2018 mencapai 92,37 persen. Dari anggaran APBD murni sebesar Rp 1,05 miliar terserap Rp 971,91 juta.

Berkaca dari penataan RW 17 ini, Gugun menyarankan agar DPRD DKI tidak memangkas usulan anggaran konsultan Rp 556 juta. Selain karena biaya jasa konsultan yang mahal, ia meyakini anggaran tersebut bakal terpakai tak hanya untuk membayar konsultan.

Gugun memaparkan ada kebutuhan lain yang bakal menjadi sarana penunjang konsultan membuat perencanaan hingga DED. Kebutuhan yang dimaksud seperti menyewa kamera drone untuk pemetaan spasial, membeli alat tulis kerja (ATK) dan mencetak laporan serta membeli konsumsi rapat. "Meskipun dalam komponen di APBD untuk pembayaran tenaga ahli tapi kenyataan di lapangan bisa jadi kebutuhan itu tidak hanya untuk tenaga ahli," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

19 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke KJMU sulit direalisasikan. Kenapa?


Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

10 Januari 2024

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri pentas seni Sekolah Luar Biasa Negeri 7, Jakarta Timur pada Rabu, 13 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

Realisasi belanja daerah pada APBD DKI 2023 mencapai 92,54 persen atau meningkat 8 persen dari tahun lalu


Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

9 Januari 2024

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono panen cabai bersama secara serentak bersama Kelompok Tani Pinggir Bumi (KTPB) di Buperta Cibubur, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Desember 2023./Dok Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

Heru Budi mengatakan realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target didukung kondisi makro ekonomi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.


Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

30 Desember 2023

Fransiska Candra Novitasari atau Siskaeee menghadiri pemeriksaan kasus pembuatan film porno Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsu) memeriksa Siskaeee sebagai saksi terkait film porno yang dibintanginya 'Keramat Tunggak' yang di produksi oleh Kelas Bintang, Sebelumnya Dirkrimsus telah memeriksa 12 pemeran film dewasa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

Pemprov DKI diminta menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi perubahan usai IKN pindah, Siskaeee jadi tersangka kasus film porno


Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

29 Desember 2023

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menyediakan alokasi anggaran dalam APBD 2024 untuk kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kaltim.


Proyek 10 Jalan Tembus di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

19 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Proyek 10 Jalan Tembus di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

pembebasan lahan menjadi kendala dari kelanjutan proyek missing link atau jalan tembus.


DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

16 November 2023

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

DPRD DKI Jakarta menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 atau Rp 81,71 triliun.


Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

8 November 2023

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda tentang APBD Perubahan DKI 2023 dengan besaran Rp 79,529 triliun.


Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

25 Oktober 2023

Stick cone jalur sepeda permanen yang rusak di Jalan Salemba, Jakarta, 16 November 2022. TEMPO/Subekti.
Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

Tidak ada anggaran untuk penambahan jalur sepeda dalam rancangan APBD 2024.


Mengenal Grand Cempaka Resort, Lokasi Favorit DPRD DKI saat Bahas APBD

15 Oktober 2023

Rapat Badan Anggaran pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Mengenal Grand Cempaka Resort, Lokasi Favorit DPRD DKI saat Bahas APBD

Sejak 2021, DPRD DKI getol rapat di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor