Soal Formula E, PSI Minta Anies Baswedan Tak Korbankan Rakyat

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi pebalap Sean Gelael didalam mobil BMW i8 Roadster ketika mengikuti konvoi mobil listrik melintas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat 20 September 2019. Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan Rp3,1 triliun untuk memuluskan proyek balapan Formula E di Jakarta ini. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi pebalap Sean Gelael didalam mobil BMW i8 Roadster ketika mengikuti konvoi mobil listrik melintas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat 20 September 2019. Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan Rp3,1 triliun untuk memuluskan proyek balapan Formula E di Jakarta ini. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Fraksi PSI sekaligus Wakil Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Gubernur Anies Baswedan tidak mengorbankan kepentingan rakyat demi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Adapun balap Formula E akan diadakan pada 6 Juni 2020.

    “Sekali lagi kami tegaskan, sebagai pemilik kuasa anggaran, politik anggaran Pak Gubernur mestinya berpihak pada rakyat, bukan justru menghambur-hamburkan triliunan uang rakyat hanya untuk event sat hari saja,” kata Anggara dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 12 November 2019.

    Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA - PPAS 2020, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,16 Triliun untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi event balap mobil listrik Formula E pada tahun depan. Namun, menurut Anggara, proses pembahasan dan penyusunan anggaran Formula E tersebut akan lebih baik dengan melakukan pemotongan anggaran-anggaran yang jauh lebih penting dan mendasar bagi kepentingan warga Jakarta.

    Anggara mengatakan Pemprov DKI mengurangi alokasi anggaran bagi program revitalisasi gelanggang olahraga dan stadion sepak bola sebesar Rp 320,5 Miliar di Dinas Pemuda dan Olahraga. Tidak hanya itu, pemotongan alokasi juga terjadi pada program rehabilitasi gedung sekolah di bawah Dinas Pendidikan sebesar Rp 455,4 Miliar. Dengan pemotongan itu, gedung-gedung sekolah di Jakarta gagal direhabilitasi.

    “Sulit kami membayangkan kok Pak Anies tega membiarkan program revitalisasi 12 gelanggang olahraga dan stadion kita berhenti, sementara sedikitnya 25 gedung sekolah atau 518 ruang kelas sekolah dasar (SD) juga gagal direhabilitasi, 16 ribu anak-anak SD kita tidak mendapatkan hak pendidikan yang memadai. Ini menandakan kepedulian Pak Anies terhadap masa depan pemuda dan pelajar sangat rendah,” katanya.

    Oleh karena itu, menurut Anggara, penyelenggaraan Formula E di Jakarta perlu strategi baru. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara lain yang lebih dulu menjadi tuan rumah Formula E seperti, Jerman, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.

    “Pemprov DKI perlu strategi baru. Jangan semuanya dibebankan pada uang rakyat. Negara-negara lain tidak ada yang pakai uang rakyat. Murni semuanya ditopang dan disponsori oleh produsen mobil dan pihak-pihak swasta lainnya,” katanya.

    Ajang balap mobil listrik Formula E ini terus menuai polemik. Selain menyedot anggaran yang begitu besar hingga triliunan, event yang digagas Anies ini dinilai tidak membawa manfaat kepada masyarakat luas. Pada Kamis, 7 November 2019 lalu, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengadakan konferensi pers guna meminta Anies membatalkan penyelenggaraan balapan mobil listrik tersebut.

    MEIDYANA ADITAMA WINATA | MARTHA WARTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?