DPRD DKI Pangkas Anggaran Revitalisasi Trotoar Rp 204 Miliar

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi revitalisasi trotoar. ANTARA

    Ilustrasi revitalisasi trotoar. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi D DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran revitalisasi trotoar di ibu kota sebesar Rp 204 miliar pada tahun depan. Awalnya, Dinas Bina Marga mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun pada rencana APBD 2020.

    "Anggaran trotoar diefisiensi menjadi tinggal Rp 1 triliun," kata Hari di sela rapat antara Dinas Bina Marga dan Komisi D di DPRD DKI, Selasa, 12 November 2019.

    Hari menuturkan pemangkasan anggaran revitalisasi trotoar dilakukan pada pengerjaan paket satu dan dua. Paket satu dikurangi Rp 150 miliar di paket pengerjaan trotoar di kawasan Jalan Letjen Suprapto dan Kebon Sirih. Sedangkan, paket dua dikurangi Rp 54 juta untuk revitalisasi trotoar di Jalan Balap Sepeda dan Hasyim Asyari.

    Menurut dia, paket kegiatan tersebut bisa ditunda karena tahun depan masuk pembangunan LRT atau kereta layang ringan. Dengan adanya pemangkasan tersebut juga secara otomatis mengurangi panjang ruas trotoar yang ditargetkan tahun depan dari 103 kilometer menjadi 95 kilometer.

    "Sebenarnya untuk panjang hampir sama. Hanya saja lebarnya berkurang karena kami pindahkan dari Suprapto ke Jalan Pramuka yang mempunyai lebar yang berbeda."

    Wakil Komisi D DPRD DKI, Nova Paloh mengatakan legislator menyetujui pemangkasan anggaran trotoar karena perlunya efisiensi di tengah defisit anggaran pemerintah. "Berarti setuju ya untuk penurunan Rp 204 miliar," ujarnya.

    Pada rapat anggaran Komisi D DPRD DKI, sehari sebelumnya, anggota Komisi Matnoor Tindoan menilai anggaran pembangunan trotoar di ibu kota terlalu besar. Bahkan, anggaran pembangunan trotoar di DKI, melebihi anggaran prioritas untuk penanggulangan banjir Rp 1 triliun.

    Matnoor minta anggaran pembangunan trotoar dikurangi dan dialokasikan ke program yang lebih prioritas. "Seharusnya anggaran dan pembangunannya dilakukan beberapa tahap saja."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?