Anggaran Rp 6 M Cuma untuk Agama Islam, RAPBD Kota Depok Dikritik

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengendera melewati tulisan

    Para pengendera melewati tulisan "Selamat Datang di Depok" di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, 10 April 2018. Rencananya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) alias berbayar di Jalan Margonda Depok. Rencana itu masih dalam kajian mendalam antara Pemprov dengan Pemerinah Kota Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Depok – DPRD Kota Depok mengkritik alokasi kegiatan sosial keagamaan dalam Rancangan APBD 2020 yang telah disusun senilai Rp 2,927 triliun. Sebanyak sembilan kegiatan peningkatan pelayanan sosial keagamaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6 miliar tapi hampir seluruhnya untuk kegiatan agama Islam.  

    “Depok ini ada enam agama. Ini ada sembilan kegiatan jumlahnya hampir Rp6 miliar, itu semuanya untuk Agama Islam,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, kepada Tempo, Selasa 12 November 2019. 

    Ikra mengatakan, mengetahuinya saat rapat penyusunan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Depok. Dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Depok 2020, kegiatan keagamaan itu berupa Peringatan Hari Besar Islam, MTQ, Pembinaan Rohani, Pembelian Hewan Kurban, dan sebagainya.

    “Sementara untuk kegiatan agama lainnya tidak ditulis spesifik, hanya pemberian tunjangan untuk rohaniawan sekitar 200 orang,” kata Ikra.

    Menurut Ikra, alokasi itu menegaskan bentuk diskriminatif terhadap pemeluk agama selain Islam di Kota Depok. “Padahal program ini adalah soal kerukunan umat beragama, gimana mau rukun kalau kalian diskriminatif terhadap orang lain,” katanya.

    Diminta tanggapannya, Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono, mengatakan belum bisa memberikan keterangan terkait kritik tersebut. “Saya masih rapat dengan DPRD,” kata Hardiono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.