DKI Mengklaim Banyak Warga Jakarta Suka JPO Terbuka

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemandangan JPO tak beratap dengan latar gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Ahad, 10 November 2019. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Pemandangan JPO tak beratap dengan latar gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Ahad, 10 November 2019. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemprov DKI Jakarta mengklaim mayoritas masyarakat Jakarta setuju dengan konsep Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) terbuka dan tanpa atap yang kini dibangun di Jalan Jenderal Sudirman.

    Bahkan, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho, Selasa, 12 November 2019 menyebutkan, masyarakat yang setuju dengan JPO terbuka, persentasenya hingga mencapai 80 persen.

    "Lihat di netizen apa, rata-rata hampir 80 persen itu setuju dibuka," ujar Hari.

    Hari mengatakan masyarakat setuju karena alasan estetika dan pemandangan baru, sementara 20 persennya disebut tidak setuju karena panas dan hujan.

    "Lega, pemandangan baru, saya baca di TV hampir 80 persen setuju. 20 persennya panas, hujan atau apalah," katanya.

    "Kan kita namanya pro-kontra kita ambil yang terbanyak, oh ternyata 80 persennya itu kok pada suka dibuka," kata Hari.

    Hari menyebutkan, sebelum atap dibuka tak banyak ada orang yang melewati JPO tersebut. Namun setelah dibuka banyak masyarakat datang untuk berswafoto.

    "Dulunya kan sepi itu JPO, begitu kita buka jadi ramai. Dulunya bisa kita hitung, kita amati lama yang lewat situ jumlahnya sedikit. Banyak yang lewat di Dukuh Atas dan Le Meridien," katanya.

    Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menganggarkan program pembangunan JPO, pemeliharaan JPO dan Perencanaan JPO di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 39,243 miliar dengan rincian anggaran pembangunan sebanyak Rp 31,242 miliar, anggaran pemeliharaan sebanyak Rp 6 miliar serta anggaran perencanaan sebanyak Rp 2 miliar.

    Adapun serapan anggaran untuk pembangunan JPO hingga 6 November 2019 menurut laman publik Bappeda DKI Jakarta adalah pembangunan sebesar 3,5 persen, pemeliharaan JPO sebanyak 20,50 persen sedangkan perencanaan JPO sebanyak 15 persen.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?