Dibahas di Komisi, PSI: Plafon Anggaran DKI Membengkak Rp 4,1 T

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI kembali mengungkap temuan terkait rencana anggaran 2020 yang disusun pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Kali ini diungkap adanya pembengkakan senilai Rp 4,1 triliun dibandingkan plafon anggaran yang telah diusulkan sebesar Rp 89 triliun--hasil revisi dari usul sebelumnya sebesar Rp 95,9 triliun 

"Temuan kami ada pembengkakan senilai Rp 4,1 triliun dari rencana anggaran sebelumnya," ujar Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad di Gedung DPRD DKI, Rabu 13 November 2019.

Idris menjelaskan bahwa bengkak anggaran dihasilkan dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di komisi-komisi. Dia mencontohkan komponen anggaran belanja langsung yang dibahas di Komisi A (bidang pemerintahan) melonjak dari Rp 5,5 miliar menjadi Rp 5,7 miliar.

Belanja langsung dalam pembahasan perekonomian di Komisi B juga naik Rp 4,1 miliar jadi Rp 4,8 miliar. Sedang di Komisi E atau Kesra berubah dari Rp 18,7 miliar jadi Rp 19,2 miliar.

Pembengkakan plafon anggaran yang diusulkan juga disebabkan naiknya Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk BUMD, yaitu Rp 9,7 triliun menjadi Rp 9,8 triliun. Termasuk penyesuaian terhadap kenaikan UMR Jakarta dari Rp 3,6 miliar jadi Rp 3,9 miliar.

Idris mengatakan, sebagian pembengkakan plafon anggaran disebabkan kegiatan yang tidak prioritas. Dia menunjuk agenda Balap Formula E yang menyedot Rp 396 miliar dari Dinas Olah Raga dan Rp 15 miliar dari Dinas Pariwisata.

Idris meminta Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan kembali menyisir rencana anggarannya tersebut. Terutama pada kegiatan-kegiatan yang tidak startegis dan tidak terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

Idris mengingatkan kembali perihal defisit rencana anggaran DKI yang menyebabkan plafon anggaran sepat direvisi dari Rp 95 triliun menjadi Rp 89 triliun. "Kami minta eksekutif sisir kembali kegiatan-kegiatan ini," ujarnya.