DKI Bantah Anggaran Rehab Sekolah Dipangkas karena Formula E

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak bermain di sekitar gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 yang terbengkalai proses rehabilitasi gedungnya di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, (21/04). Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Seorang anak bermain di sekitar gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 yang terbengkalai proses rehabilitasi gedungnya di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, (21/04). Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membantah anggaran rehabilitasi gedung sekolah pada 2020 dipangkas untuk biaya balap mobil listrik Formula E.

    Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengakui ada penyesuaian anggaran rehab sekolah dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang dibahas bersama anggota DPRD dalam rapat komisi. Penyesuaian itu didasarkan pada hasil penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta secara profesional.

    "Gubernur selalu berpesan kepada ASN (aparatur sipil negara) agar memberikan perhatian lebih untuk pendidikan dan keadilan sosial. Rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu dijaga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Syaefuloh dalam keterangannya, Rabu.

    Anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS 2020 telah disampaikan secara resmi pada Juni 2019 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tahun depan, ada 105 lokasi dengan usulan anggaran Rp2.570.202.489.835.

    Namun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta hanya merekomendasikan 86 lokasi saja yang memerlukan perbaikan sehingga anggaran dipangkas menjadi Rp2,1 triliun dikurangi Rp 455, 4 miliar.

    Dinas Pendidikan mengusulkan anggaran itu dialihkan untuk pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp163,3 miliar dan pembangunan ruang kelas baru SMK Rp113,3 miliar. Total anggaran untuk pembangunan SMK ini adalah Rp 276,6 miliar.

    Secara keseluruhan, anggaran rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru yang sebelumnya Rp3,69 triliun dipangkas menjadi Rp3,48 triliun.

    Menurut Syaefuloh, anggaran rehabilitasi total gedung sekolah terus meningkat setiap tahun. Pada 2017, anggaran rehab sekolah Rp1,5 triliun dan naik menjadi Rp1,8 triliun pada 2018. Pada 2019, angka itu meningkat menjadi Rp2,02 triliun. Pada tahun depan, anggaran diusulkan Rp3,5 triliun.

    "Sektor pendidikan merupakan sektor utama yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dan dibuktikan dengan komitmen untuk peningkatan anggaran pendidikan dalam dua tahun terakhir," katanya.

    Jika dibandingkan, kata Syaefulloh, anggaran sektor pendidikan 2020 mencapai 24,10 persen dari total anggaran. Artinya, kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari total APBD sesuai Undang-Undang Pendidikan telah terpenuhi.

    Pemprov DKI Jakarta, tambah dia, tidak hanya berkonsentrasi melakukan peningkatan jumlah gedung sekolah yang direhab, tetapi juga melakukan peningkatan kualitas rehabilitasi di antaranya dengan menciptakan sekolah ramah anak, ramah difabel, rencana pemasangan solar panel dan pemasangan rumput sintetis untuk sarana olahraga siswa.

    Jika memperhatikan RPJMD 2017-2022, ditargetkan jumlah sekolah yang akan direhab seluruhnya sebanyak 532 sekolah. Dari jumlah tersebut, sampai dengan 2019 telah diselesaikan sebanyak 346 sekolah, 86 sekolah diusulkan pada 2020 dan sisanya sebanyak 100 sekolah akan diselesaikan hingga 2022.

    Klarifikasi dari Syaefulloh ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan dari anggota Fraksi PSI sekaligus Wakil Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Anggara minta Gubernur Anies Baswedan tidak mengorbankan kepentingan rakyat demi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E yang memerlukan anggaran Rp 1,16 Triliun, namun memangkas anggaran rehab sekolah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?