PSI Sebut Anggaran DKI Tahun Depan Terancam Defisit Rp 10 Triliun

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta memprediksi anggaran pemerintah pada tahun depan terancam defisit hingga Rp 10 triliun.

    "Ada potensi defisit dari perkiraan PSI sebesar Rp 10,7 triliun," kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 November 2019.

    Idris mengatakan potensi defisit tersebut terlihat dari target pendapatan tahun depan yang turun dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. Revisi tersebut karena tidak turunnya dana perimbangan sebesar Rp 6,9 triliun dari pemerintah.

    Menurut Idris, ancaman defisit berpotensi semakin naik dengan melihat realisasi penerimaan pajak DKI tahun ini yang belum mecapai Rp 40 miliar. Dalam KUA PPAS 2020, DKI menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 49,5 triliun.

    Idris menyatakan melihat dari realisasi penerimaan pajak 2019, PSI memprediksi penerimaan pajak tahun depan Rp 43,7 triliun. Sehingga, kata dia, ditemukan adanya potensi defisit Rp 5,8 triliun jika target pajak DKI pada tahun depan dari target Rp 49,5 triliun.

    Selain itu, Idris mengatakan dari hasil pembahasan KUA PPAS di komisi, PSI menemukan adanya pembengkakan belanja senilai Rp 4,9 triliun. Dari usulan DKI yang sebesar Rp 89,4 triliun, naik menjadi Rp 94,3 triliun.

    Idris menilai pembengkakan tersebut karena pemborosan lantaran sejumlah kegiatan tidak prioritas masuk dalam rencana anggaran. Ia memisalkan angggaran untuk balap formula E hingga gaji untuk TGUPP.

    Ia pun meminta pemerintah DKI kembali menyisir anggaran tersebut, terutama pada kegiatan kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan startegis daerah dan RPJMD. "Kami minta eksekutif sisir kembali kegiatan-kegiatan ini," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.