Bantu Atasi Gejolak Pasar Daging
Agustus 2015
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan BUMD siapkan operasi pasar untuk membantu memulihkan gejolak pasar daging. “Selain operasi pasar dari Kementerian Perdagangan dan Bulog, DKI meminta PD Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya untuk operasi pasar daging,” ucap Ahok di Balai Kota.
Sebelumnya, pedagang daging di wilayah Jabodetabek melakukan aksi mogok berjualan. Mereka mengaku mengalami kerugian akibat minimnya pasokan daging yang menyebabkan harganya naik dan menurunnya jumlah pembeli daging sapi.
Ahok menuturkam, operasi pasar daging sapi di Jakarta termasuk tak mudah. Sebab, penguasaan pasar daging oleh dua BUMD DKI masih rendah. “Harapannya, kalau menguasai 20-30 persen pasar, bakal mudah mengendalikan harga,” kata Ahok.
Berburu Direksi ke Singapura
Oktober 2015
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan banyak tenaga profesional asal Indonesia di Singapura yang ingin bekerja di Indonesia setelah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Keinginan balik ke Indonesia dibuktikan dengan antusiasme mereka ketika Ahok menawarkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik pemerintah Jakarta. "Mereka banyak nanya, terutama soal gaji," ujar Tuty.
Pekerja-pekerja asal Indonesia itu, tutur Tuty, menginginkan gaji minimal Rp 61 juta per bulan jika bekerja di badan usaha milik daerah. Gubernur, kata dia, tak menyoal besaran gaji yang diminta. "Gaji petinggi badan usaha milik daerah lebih dari itu," ucapnya.
Berani Berutang ke Bank
November 2015
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menginstruksikan Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut berani berutang kepada bank untuk membeli armada hingga ribuan bus. “Terserah, mau bus tunggal atau gandeng, pokoknya harus beli bus yang cukup,” kata dia.
Dia memerintahkan itu setelah kesulitan mencabut izin operator Transjakarta yang bandel terkait kecelakaan yang bolak balik terjadi. Menurutnya, kesulitan pencabutan izin tersebut dikarenakan DKI sendiri tidak memiliki armada yang cukup untuk melayani total penumpang yang ada.
“Saya bilang begini sama direksi, operator bisa punya bus kan karena ngutang, itu kenapa mereka dikasih kredit sama bank? Karena dapat jaminan dari kami. Lalu kenapa Transjakarta tidak beli bus sendiri kalau begitu? Dia aja mampu ngutang,masa kita enggak bisa? Kita punya bank, uang juga ada. Jadi ngapain operator nakal kita biarin?” katanya.
Copot Direksi
Januari 2016
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama membongkar direksi PT Jakarta Tourisindo karena penilaian kinerja yang dianggap melempem. Setelah hanya menyetor Rp 1,8 miliar pada 2014, perusahaan yang mengelola tujuh unit usaha hotel itu kembali merencanakan kerugian pada 2016. “Saya mau ganti semuanya,” kata dia.
Bongkar Manajemen Gara-gara Pungli
April 2016
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengganti jajaran direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Salah satu yang akan diganti adalah Direktur Utama Luthfi Rachman. Menurut Ahok, Luthfi tidak berani setiap kali mengambil keputusan. "Ya, maka itu kami mau ganti tim untuk Pasar Jaya. Saya pikir si Luthfi ini terlalu baik," kata Ahok di Balai Kota.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berbicara pada salah satu pedagang saat meninjau lapak pedagang usai meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. PD Pasar Jaya dengan menghabiskan biaya Rp 6,8 miliar untuk memperbaiki fasilitas pasar ini. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Ahok menjelaskan, menjadi pejabat di Jakarta yang dibutuhkan tidak hanya jujur dan baik, melainkan butuh pengorbanan dalam mengambil keputusan dan menjalani tugas meskipun bertentangan dengan sistem sebelumnya. Ahok mengatakan, dalam bekerja, tidak boleh ada rasa takut kehilangan jabatan sehingga membiarkan sistem lama berlangsung yang ternyata merugikan masyarakat.
Para pedagang mengatakan ada pihak tak bertanggung jawab dari PD Pasar Jaya yang menarik pungutan liar kepada mereka. Ahok bereaksi setelah mendengar laporan tersebut. "Kalau kamu jadi pejabat di Jakarta ataupun di BUMD atau di mana pun posisi Anda, kalau Anda takut kehilangan jabatan, walaupun kamu jujur dan baik, kamu enggak bisa kerja," ucap Ahok.
