Pengguna Angkutan Umum Baru 30 Persen, BPTJ Jelaskan Sebabnya

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melakukan kampanye

    Petugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melakukan kampanye "Jalan Hijau" di Jalur Pedestrian Kendal Dukuh Atas, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019. Kampanye ini dilakukan untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi serta beralih pada penggunaan angkutan umum massal dan berjalan kaki. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mengatakan hingga saat ini, penggunaan angkutan umum di wilayah Jabodetabek baru mencapai 30 persen.

    "Seharusnya dari target BPTJ, kita bisa mendorong masyarakat untuk mobilisasi transportasi dengan angkutan umum sebesar 60 persen tapi hingga saat ini baru 30 persen," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono dalam diskusi publik tentang Pengelolaan Transportasi Megapolitan di Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2019.

    Menurut Bambang, belum tercapainya target tersebut secara maksimal karena hambatan berupa biaya yang masih mahal serta waktu tempuh yang terlampau lama.

    Selain itu, kata Bambang, terjadi pergeseran paradigma di masyarakat mengenai kemacetan. Menurut dia, kini masyarakat merasa normal jika terjebak dalam kemacetan ketika membawa kendaraan pribadi.

    "Paradigma ini yang harusnya diubah, kami mencoba memberikan layanan transportasi umum yang aksesibilitasnya mudah dan harganya ekonomis," kata Bambang.

    Meski begitu, Bambang mengakui kapasitas angkutan umum juga harus diperbesar mengingat mobilisasi masyarakat terus meningkat di daerah Jabodetabek. Pada 2015, jumlah mobilitas masyarakat sebanyak 47,5 juta orang perhari dan tahun ini meningkat menjadi 88 juta perhari.

    "Iya memang perlu bantuan swasta, pemerintah dan swasta harus bersinergi. Karena sekarang masyarakat baru terlayani mobilisasinya menggunakan transportasi umum 8 juta perhari," kata Bambang.

    Karena itu, Bambang mendukung perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan layanan transportasi umum seperti ojek online untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan pergerakan di Jabodetabek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?