DKI Usul Rp 2,7 Triliun untuk Subsidi PBI BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktifitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. BPJS Kesehatan mengakui mulai ada peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mulai pindah kelas setelah iuran naik. Tempo/Tony Hartawan

    Aktifitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. BPJS Kesehatan mengakui mulai ada peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mulai pindah kelas setelah iuran naik. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran tambahan Rp 1,1 triliun untuk subsidi penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada plafon anggaran 2020. Penambahan subsidi tersebut karena adanya rencana pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen.

    Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI, Suharti, mengatakan awalnya pemerintah daerah menganggarkan Rp 1,4 triliun tahun depan, tapi akhirnya diusulkan untuk penambahan karena ada kenaikan. "Jadi tahun depan dianggarkan Rp 2,5 triliun sampai Rp 2,7 triliun untuk subsidi BPJS Kesehatan," kata Suharti di Balai Kota DKI, Kamis, 14 November 2019.

    Tahun ini, kata dia, ada 4,9 juta PBI BPJS Kesehatan di DKI. Sedangkan, pemerintah pusat juga membantu mensubsidi 900 ribu iuran jaminan kesehatan warga ibu kota tersebut.

    Usulan kenaikan subsidi BPJS warga telah dibahas di Komisi DPRD. Selanjutnya, usulan kenaikan bantuan iuran BPJS tersebut bakal dibahas di badan anggaran DPRD DKI. "Muncul kenaikan satuan biaya itu setelah masukan KUA-PPAS," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?