BPBD DKI Sebut 86 RW di Ibu Kota Rawan Banjir

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Banjir Jakarta Akibat Perubahan Tata Lingkungan

    Banjir Jakarta Akibat Perubahan Tata Lingkungan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mengidentifikasi 86 RW di 25 kelurahan di ibu kota rawan banjir pada 2019-2020. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Subejo mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah mitigasi bencana banjir tahunan di ibu kota.

    "Data lokasi rawan banjir tersebut kami dapatkan dari analisa tiga tahun terakhir mulai dari ketinggian sampai durasi banjir," kata Subejo di Balai Kota DKI, Kamis, 14 November 2019.

    Ia menuturkan mitigasi yang dilakukan mulai dari kegiatan struktural dan nonstruktural. Kegiatan struktural telah dilakukan Dinas Sumber Daya Air DKI seperti mengeruk waduk, sungai dan rawa, serta penyiapan petugas hingga alat berat untuk mengantisipasi banjir.

    Peta perbandingan daerah banjir Jakarta pada 2014-2015.

    "Musim hujan diperkirakan pada Dasarian kedua Desember. Kami Pemprov DKI sudah siapkan kegiatan antisipatif bencana," ujarnya.

    Kegiatan nonstruktural BPBD DKI adalah menggelar sosialisasi antisipasi banjir dan pendampingan simulasi kepada masyarakat saat menghadapi banjir. "Kami juga pastikan bahwa early warning system berfungsi baik sehingga memberi informasi akurat yang bisa disebarkan kepada masyarakat," ujarnya.

    Salah satu informasi yang bakal diberikan adalah ketinggian muka air Bendung Katulampa Bogor. Air dari Bendung Katulampa bakal sampai ke Pintu Air Manggarai dalam waktu sembilan jam. "Nanti kami kirim peringatan melalui SMS."

    BPBD DKI telah meminta seluruh Wali Kota dan Bupati di DKI menggelar apel siaga. Menurut Subejo, apel siaga menghadapi banjir telah dilakukan seluruh kota dan kabupaten di DKI. "Kami harap banjir tidak besar, tapi kami siap untuk menghadapi kondisi paling buruk."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?