Kasus Pegawai Swasta Ikut Demo STM di DPR Siap Disidang

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pelajar terdiri dari siswa sekolah menengah atas dan pertama yang ikut-ikutan berdemonstrasi ke DPR RI terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK, Rabu 25 September 2019. Sebelum demonstrasi ini, beredar poster bertajuk Pergerakan STM Se-Jabodetabek di media sosial. Tempo/M. Julnis Firmansyah

    Para pelajar terdiri dari siswa sekolah menengah atas dan pertama yang ikut-ikutan berdemonstrasi ke DPR RI terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK, Rabu 25 September 2019. Sebelum demonstrasi ini, beredar poster bertajuk Pergerakan STM Se-Jabodetabek di media sosial. Tempo/M. Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemuda berinisial LA, pegawai swasta yang terlibat demo pelajar STM di depan Gedung DPR RI segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    "Ya berkasnya sudah dikirim ke Kejari,” kata Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung saat dikonfirmasi, Jumat, 15 November 2019.

    Tahan mengatakan, berkas penyidikan sudah lengkap atau P-21 seharusnya Kejari Jakarta Pusat bersama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera mengatur jadwal untuk kasus LA. Berkas LA juga tidak ada kaitannya dengan aksi membawa bendera yang dianggap oleh sebagian warganet melecehkan simbol negara.

    Menurut Tahan, meski LA ditangkap saat aksi pelajar namun status pekerjaannya saat ini merupakan pegawai swasta dan bukan pelajar. "Itu bukan STM, sudah lulus itu, umurnya saja sudah 20 tahun," kata Tahan.

    LA ditangkap oleh Kepolisian karena diduga ikut melakukan kerusuhan pada saat demo pelajar STM berlangsung di depan DPR RI pada September 2019. Sebelum kasus ditangani oleh Kepolisian Metro Jakarta Pusat, LA diketahui ditangkap di Polres Metro Jakarta Barat dalam aksi massa yang melibatkan pelajar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.