TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat menerima instruksi dari Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin agar memeriksa salah satu staf Satpol PP berinisial MO yang diduga membobol Bank DKI via mesin ATM Bersama.
"Kalau instruksi dari DKI sudah, saya sudah diperintahkan lisan untuk lakukan pemeriksaan, kalau (MO) sudah sampai ya kita periksa lagi," ujar Tamo saat dihubungi di Jakarta, Senin, 18 November 2019.
Selain pemeriksaan, Tamo mengatakan pihaknya diinstruksikan membuat rekomendasi pemecatan jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sebab, MO diketahui masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) Satpol PP Jakarta Barat sejak 2006 hingga sekarang.
Sejumlah anggota Satpol PP diduga melakukan pembobolan bank DKI via mesin ATM Bersama. Kasus tersebut melibatkan sebanyak 12 anggota Satpol PP Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan.
Menurut Tamo, karena pelaku selain MO diperkirakan lintas wilayah, ada kemungkinan tindak lanjut status kepegawaian MO diserahkan ke tingkat Satpol PP DKI Jakarta. "Ada kalau nanti dia pulang diperintahkan periksa ulang, bisa paralel ke tingkat provinsi karena pelaku sudah lintas wilayah di timur, selatan dan barat," ujarnya. Saat ini, MO diketahui sedang beribadah umrah.
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, berdasarkan pengakuan dari anggotanya yang diduga membobol Bank DKI, mereka sudah melakukan tindakannya sejak Mei hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp32 miliar. "Ini menurut pengakuan mereka sudah lama. Bukan dalam sekali ambil sebesar itu, tidak. Ada yang bilang sejak Mei 2019, lanjut sampai Agustus," kata dia.
Meski begitu, Arifin mengatakan tindakan yang dilakukan oleh 12 petugas Satpol PP itu bukan terkait dengan pencucian uang atau tindak pidana korupsi. "Mereka itu tidak ada pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang di ATM Bersama tapi saldo (di Bank DKI) tidak berkurang. Namun kenapa pihak yang sana juga baru hebohnya sekarang. Itu juga jadi pertanyaan saya, sistem mereka seperti apa?," ujarnya.
