Oknum Satpol PP Pembobol ATM Juga Akan Diperiksa Pemprov DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kasus pembobolan ATM. ANTARA/Siswowidodo

    Ilustrasi kasus pembobolan ATM. ANTARA/Siswowidodo

    TEMPO.CO, Jakarta -Oknum Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP Jakarta Barat diduga pembobol Bank DKI melalui ATM Bersama direncanakan menjalani pemeriksaan di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

    Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengatakan oknum berinisial MO telah pulang dari ibadah umroh dan dipanggil untuk pemeriksaan.

    "Sudah ada di Jakarta, tapi kita belum tahu, lagi nunggu aja dia (M) di kantor provinsi untuk diperiksa," ujar Tamo di Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

    Selain itu, Tamo menambahkan dalam menjalankan aksinya, MO tidak sendiri, dari wilayah Jakarta Barat ada satu tambahan oknum Satpol PP berinisial T.

    "Kalau di Barat ada satu lagi inisialnya T, apa namanya cuma dua dari Jakbar, dua itu dari 12. Kan memang 12 ya pelakunya kata Pak Kasatpol PP Provinsi (Arifin) bilang," ujar Tamo.

    Tamo mengatakan dirinya beserta jajaran petinggi Satpol PP lainnya sedang menunggu kedatangan M dan 12 oknum Satpol PP lainnya untuk diperiksa.

    Kedua belas oknum pembobol ATM Bersama dengan menggunakan kartu Bank DKI tersebut tidak semua berasal dari Jakarta Barat, tapi juga tersebar di beberapa wilayah Jakarta.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pembobol Bank DKI senilai Rp 32 miliar kepada Polda Metro Jaya untuk menuntaskan proses hukumnya.

    "Kalau semua tindak pidana, tentu harus diproses hukum dan dituntaskan secara hukum," kata Anies Baswedan saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 219.

    Ia menegaskan para oknum Satpol PP yang diduga terlibat dalam penarikan uang secara ilegal itu harus segera dibebastugaskan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta itu.

    "Bukan hanya diungkap tapi diproses hukum dengan tuntas dan secara administrasi semua yang terlibat dibebastugaskan agar proses hukumnya jalan," kata Anies.

    Anies juga secara khusus meminta Kepala Satpol PP DKI Arifin untuk terus berkoordinasi agar hal itu cepat terungkap.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?