TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan rumah susun atau Rusun Marunda untuk warga yang terkena penggusuran di Sunter pekan lalu. Camat Tanjung Priok Syamsul Huda mengatakan telah menyediakan 162 unit yang kosong untuk ditempati warga yang terkena pembongkaran kemarin.
"Tapi sampai sekarang belum ada yang mau," kata Syamsul saat dihubungi, Rabu, 20 November 2019.
Syamsul mengatakan, bangunan warga yang dibongkar sebagian besar merupakan lapak pedagang barang bekas. Mereka telah menempati lahan secara ilegal karena bangunan didirikan di atas jalan dan saluran air. "Bahkan, saluran airnya tertutup semuanya," ujarnya.
Syamsul menuturkan pemerintah merobohkan sekitar 50 bangunan di kawasan tersebut. Dari hasil pendataan, kata dia, ada sekitar 50 kepala keluarga yang menempati bangunan tersebut. "Kami sudah berikan alternatif untuk mereka tinggal. Tapi mereka belum mau."
Selain memberikan bantuan hunian, pemerintah juga menyediakan truk untuk mengangkut barang yang dijual warga ke tempat yang mereka tuju. Bahkan, pemerintah menawari pelatihan sejumlah keterampilan di dunia usaha kepada pekerja di lapak-lapak penjual barang bekas di sana. "Tapi sampai sekarang juga belum ada yang mendaftar."
Menurut dia, setelah dilakukan pembongkaran Senin lalu, pemerintah segera menata kawasan tersebut. Pemerintah langsung mengeruk saluran air sepanjang 500 meter yang telah terokupasi warga. Saluran yang diduduki warga mempunyai lebar lima meter.
Usai penggusuran di Sunter, pengembalian fungsi saluran air diharapkan bisa membantu mencegah terjadinya genangan di kawasan tersebut. Sebabnya, setiap musim hujan kawasan tersebut rawan genangan banjir. "Jika fungsi saluran air ini kembali dampaknya juga dirasakan warga di sekitar Sunter," ujarnya.
