TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Jakarta mengultimatum Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan pemotongan rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Hal itu menurut mereka perlu dilakukan agar tidak terjadi defisit fantastis sebesar Rp 10 Triliun.
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan Anies harus segera memperbaiki rancangan anggaran yang ada karena proses penganggaran yang kian terdesak oleh waktu. Jika Anies tak segera melakukan pemotongan, menurut dia, maka akan dibutuhkan lebih banyak waktu lagi karena akan terjadi benturan kepentingan.
“Proses penganggaran DKI Jakarta memasuki posisi yang semakin kritis. Saya harap Pak Gubernur bisa tegas memotong anggaran," ujar Idris melalui pernyataan tertulisnya, Kamis 21 November 2019.
"Akan banyak keputusan sulit terkait pemotongan ini karena angka Rp 10 Triliun yang harus dipotong itu sangat besar. Dalam setiap pemotongan anggaran pasti ada banyak pertentangan dan kepentingan. Tidak bisa dipungkiri, ini adalah ujian besar bagi Gubernur Anies."
Idris meyakini masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dipotong untuk efisiensi. Dalam anggaran tersebut, terdapat pos belanja langsung dan tidak langsung, serta pos pembiayaan. Untuk melakukan efisiensi, diperlukan keterbukaan dan kecermatan.
“Konsekuensinya jelas penganggaran akan molor. Kami tidak mau penyisiran anggaran ini dilakukan secara sulap. Untuk eksekutif menyisir Rp 10 Triliun, bisa habis berminggu-minggu. Kemudian, dokumen kembali lagi ke legislatif di mana PSI berkomitmen akan menyisir lagi secara mendalam dan itu butuh waktu. Bisa-bisa semua baru selesai di bulan Januari sebelum masuk ke evaluasi Kemendagri,” kata Idris.
PSI menilai Gubernur Anies harus berani mengeluarkan keputusan makro dan komprehensif untuk memotong Rp 10 Triliun. Menurut Idris, pemotongan anggaran sebesar itu sudah bukan sekedar keputusan teknokratis lagi, tapi sudah menjadi keputusan dan kebijakan politis.
"Tidak bisa tidak, untuk memotong angka sebesar Rp 10 Triliun, Gubernur harus pegang kendali langsung. Harus ada kebijakan yang jelas, komprehensif, dan berani," kata Idris.
"Ini level pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh Bappeda atau Sekda, tapi harus langsung dari Gubernur. Harus segera dilakukan."
Idris menambahkan bahwa upaya memotong defisit anggaran adalah tanggung jawab moral seluruh pemangku kebijakan. Pemotongan hanya bisa mulus diwujudkan jika seluruh partai politik dan tim penyusun eksekutif duduk bersama dan mau terbuka terkait dengan prioritas anggaran dan kemampuan fiskal daerah. Idris berharap Pemprov DKI Jakarta tetap memprioritaskan anggaran untuk pembangunan yang strategis demi kepentingan masyarakat Jakarta.
"Fraksi PSI bersama dengan fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta siap membantu menyelesaikan permasalahan anggaran ini demi kelangsungan pembangunan di DKI Jakarta. Di situasi genting seperti ini, semua pemangku kebijakan harus bisa duduk bersama mencari solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Ini kepentingan bersama,” katanya.
MEIDYANA ADITAMA WINATA| FEBRIYAN
