Soal Defisit APBD DKI Rp 10 T, Sekda: Dipotong Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat 8 November 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat 8 November 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui rancangan APBD DKI 2020 terancam mengalami defisit sebesar Rp 10 triliun. Menurut dia, pemotongan anggaran belanja akan dilakukan pada pekan depan bersama DPRD DKI.

    Saefullah mengatakan, defisit anggaran tersebut diketahui dalam rapat bersama DPRD DKI. Menurut dia, hal itu karena prediksi pendapatan DKI Jakarta tahun depan hanya mencapai Rp 87 triliun.

    "Berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka (belanja) Rp 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp 87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp 10 triliun," kata Saefullah di DPRD DKI Jakarta, Kamis 21 November 2019.

    Pria yang namanya diajukan Gerindra sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan selisih tersebut akan kembali disisir bersama seluruh jajaran SKPD DKI Jakarta. Penyisiran dilakukan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD DKI pekan depan.

    "Program boleh banyak, angan-angan boleh banyak, rencana boleh banyak, tapi pada akhirnya kata kuncinya adalah kemampuan," kata Saefullah.

    Saefullah mencontohkan anggaran yang akan diprioritaskan seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

    Terkait pembahasan anggaran 2020 yang akan molor hingga pertengahan Desember 2019, Saefullah mengaku belum tahu namun tetap mendukung pembahasan anggaran hingga akhir.

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendukung adanya penyisiran terakhir dalam rapat Badan Anggaran.

    "Tentu akan ada penghapusan di sektor-sektor yang tidak terlalu penting. Misalnya renovasi kantor kelurahan yang berstandar, kita tanya masih bisa dipake tidak, kalau bisa ya sudah ditunda tahun depan," kata Taufik.

    Sebelumnya Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera melakukan pemotongan anggaran belanja dalam rancangan APBD DKI 2020. Menurut mereka, Anies sebagai pimpinan harus turun langsung melakukan pemotongan karena dikhawatirkan adanya banyak pertentangan dan kepentingan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?