Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kosongkan Sendiri Rumah Dinas TNI, Warga: Saya Trauma

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Pengosongan rumah di kompleks perumahan TNI AD Cijantung, Jakarta Timur, Kamis 21 November 2019. TEMPO/Imam Hamdi
Pengosongan rumah di kompleks perumahan TNI AD Cijantung, Jakarta Timur, Kamis 21 November 2019. TEMPO/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga penghuni rumah dinas di kompleks TNI Cijantung, Jalan Sederhana Raya, Jakarta Timur, berinisiatif mengosongkan sendiri perabot dan angkat kaki dari rumah mereka sebelum dikosongkan paksa Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam Jaya). Mereka mengklaim memiliki hak atas rumah tersebut.

Keluarga almarhum purnawirawan Boedi Soekriswo misalnya. Kristiawati, 55 tahun, anak Boedi, mengatakan lebih memilih mengosongkan rumahnya lebih awal karena melihat pengalaman tetangganya yang sudah dikosongkan paksa.

"Tahun lalu rumah di sebelah saya dikosongkan paksa, barangnya pada rusak. Karena dilempar seenaknya," kata Kristiawati saat ditemui di sekitar kompleks TNI Cijantung, Kamis, 21 November 2019. "Saya trauma melihatnya."

Kodam Jaya mengosongkan paksa enam dari 10 rumah warga di kompleks perumahan TNI AD Cijantung, Jakarta Timur, Kamis 21 November 2019. Tiga di antaranya mengosongkan sendiri dan satu lagi ditunda pengosongannya.

Kristiawati mengatakan keluarganya telah mendapatkan surat peringatan pertama untuk angkat kaki dari rumah itu sejak 8 Mei 2019. Tujuh hari setelahnya ia kembali mendapatkan surat peringatan kedua. "Setelah mendapatkan surat peringatan kedua saya mengosongkan sendiri," ujarnya.

Selain mengosongkan perabot, keluarganya juga menyelamatkan sebagian kusen dan pintu rumahnya yang terbuat dari kayu Jati. Rumah tersebut, kata dia, hampir 100 persen sudah dibangun ulang oleh keluarganya. "Bahkan, yang pasang listrik saja keluarga kami. Bukan pemerintah," ujarnya.

Orang tuanya telah tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1972. Rumah tersebut dibangun setelah ayahnya tidak lagi tinggal di Hotel Maribaya. Sebab, saat itu, seluruh prajurit yang belum punya rumah ditempatkan tinggal di hotel.

Setelah pemerintah mencabut kebijakan tinggal di hotel, Kodam Jaya memberikan alternatif kepada seluruh prajurit. Mereka diminta memilih menerima uang Rp 500 ribu untuk membeli atau membangun rumah sendiri, atau dibangunkan rumah oleh Kodam.

"Orang tua saya memilih dibangunkan rumah oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Kristiawati, semestinya rumah tersebut tidak diklaim sebagai rumah dinas TNI. Sebab, melihat sejarah awalnya rumah tersebut memang dibangun menggunakan uang dari alternatif kebijakan pemerintah yang tidak lagi menyediakan hotel bagi prajuritnya.

Ia mencontohkan, teman ayahnya yang membeli rumah dengan uang Rp 500 ribu di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Barat, saat ini lebih beruntung. Sebab, mereka tidak membeli rumah di lokasi yang sekarang dianggap milik pemerintah.

"Rumah teman ayah saya, yang membangun sendiri mungkin kalau di jual sekarang harganya bisa Rp 5 miliar," ujarnya. "Sedangkan keluarga saya harus terusir dari rumah yang menjadi tanda jasa orang tua saya."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kristiawati menyatakan bakal menggugat Kodam Jaya atas pengambilan paksa rumahnya. Sebab, ia mempunyai bukti seluruh riwayat atas berdirinya bangunan rumahnya.

"Bukti soal uang Rp 500 ribu itu masih ada sampai sekarang. Saya masih pegang dokumennya," ujarnya. "Keluarga kami juga membayar PBB sendiri sejak tahun 1976 sampai 2016."

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membebaskan biaya PBB bagi rumah yang nilainya di bawah Rp 1 miliar.

Advokat dari Lokataru, Fakhry ilmullah, mengatakan Kodam semestinya tidak bisa begitu saja mengusir dan mengosongkan penghuni rumah di Kompleks TNI Cijantung tersebut. Sebabnya, mereka mempunyai bukti atas riwayat kepemilikan rumah tersebut.

"Kami bisa berikan datanya (bukti warga punya hak atas rumah)," ujarnya. Selain itu, langkah Kodam dinilai salah jika langsung mengosongkan tanpa adanya putusan pengadilan. Apalagi, sengketa kepemilikan rumah ini mau diajukan ke pengadilan.

"Setiap rumah dinas yang mau dikosongkan harus ikut putusan (pengadilan)."

Menurut Fakhry, seluruh warga di Kompleks TNI Cijantung yang berada di Jalan Sederhana berhak untuk memiliki rumah tersebut. Sebabnya, mereka tidak memilih mengambil uang sebesar Rp 500 ribu untuk membangun rumah sendiri.

"Karena tahun 1972 saat pemerintahan menghentikan menempatkan prajurit di hotel ada konvensasi Rp 500 ribu untuk membeli rumah sendiri," ujarnya. "Prajurit di lokasi ini membangun dengan duit itu. Bahkan dulu membangun rumah ini hanya Rp 300 ribu."

Perwakilan Kodam Jaya yang menemui Lokataru menyatakan pengosongan merupakan instruksi langsung dari Pangdam Jaya. "Kami di sini hanya menjalankan instruksi," ujarnya.

Perwakilan tim hukum Kodam Jaya ini, meminta agar pengosongan ini tidak dihalangi karena institusinya telah memberikan tiga kali surat peringatan. Selain itu, pria ini mengatakan jika tim hukum warga punya bukti atas kepemilikan rumah tersebut bisa diadu di pengadilan dengan bukti yang dimiliki Kodam Jaya.

"Nanti prosesnya yang menentukan di pengadilan saja," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayarkan 100 persen tahun ini.


Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

Bakal rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN dikomentari Luhut, karena dianggap lebih kecil


Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Bisa Akses Internet Gratis selama Ramadan 2024

13 hari lalu

Rumah Dinas Wali Kota Solo atau Loji Gandrung selama bulan Ramadan 2024 ini dibuka untuk warga yang ingin mengakses internet secara gratis. Foto diambil Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Bisa Akses Internet Gratis selama Ramadan 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membuka Loji Gandrung Solo untuk warga agar bisa mengakses fasilitas WiFi secara gratis selama bulan Ramadan 2024 ini.


Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

Adapun untuk ukurannya, rumah dinas menteri di IKN berdiri seluas 580 meter persegi di atas lahan 1.000 meter persegi, bangunan didominasi marmer.


Fakta-fakta Rumah Dinas Menteri di IKN yang Dikritik Menko Luhut Binsar Pandjaitan

14 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Fakta-fakta Rumah Dinas Menteri di IKN yang Dikritik Menko Luhut Binsar Pandjaitan

Basuki mengatakan ukuran rumah dinas menteri di IKN yang lebih kecil dibandingkan di Widya Chandra diprotes Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.


Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

14 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kiri) meninjau proyek Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Kamis, 30 September 2021.  ANTARA/Raisan Al Farisi
Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

Menteri Basuki bercerita ukuran rumah dinas menteri di IKN membuat Menteri Luhut kaget karena dianggap lebih kecil dari di kompleks Widya Chandra.


Terkini: Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Pedagang Emas Cerita Banyak Pelanggan Jual Perhiasan untuk Sekolah dan Mudik

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Terkini: Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Pedagang Emas Cerita Banyak Pelanggan Jual Perhiasan untuk Sekolah dan Mudik

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perubahan soal desain Istana Wakil Presiden di IKN Nusantara.


Luhut Kaget Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Ini Penjelasan Basuki

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Luhut Kaget Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Ini Penjelasan Basuki

Menteri PUPR mengakui rumah dinas menteri di IKN lebih kecil dari yang di Widya Candra karena menyesuaikan desain Nusantara sebagai "compact city".


Kala Luhut Kaget Tahu Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil dari di Kompleks Widya Chandra

15 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan) meninjau proyek Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 30 September 2021. ANTARA/Raisan Al Farisi
Kala Luhut Kaget Tahu Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil dari di Kompleks Widya Chandra

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menceritakan bagaimana Menteri Luhut Pandjaitan kaget ketika mengetahui luasan rumah dinas untuk menteri di IKN.