TEMPO.CO, Jakarta -Para pelapak Pisang di Jalan Raya Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur menolak rencana relokasi menuju lantai dua Pasar Klender terkait efek dari proyek Double-double Track alias DDT oleh PT KAI. Hal itu karena dianggap tidak representatif.
"Pemerintah kasih kita tempat di Pasar Klender, kami tidak mau tidak setuju. Soalnya di sana sepi pengunjung," kata koordinator pedagang pisang, Deden Mulyandi, di Jakarta, Minggu siang, 24 November 2019..
Selain sepi, kata dia, lantai dua Pasar Klender juga dirasa menyulitkan pedagang saat harus turun naik mengangkut pisang.
Deden berharap pemerintah merelokasi pedagang menuju lahan di dekat food station Depo Cipinang karena lokasinya yang masih berdekatan dengan Jalan Raya Pisangan Timur.
"Kita intinya tidak menolak proyek DDT, tapi relokasi tempat barunya aja yang kurang pas. Kita minta yang dekat dari sini, memadai lah yang ramai," katanya.
Dihubungi secara terpisah, Camat Pulogadung Bambang Pangestu mengatakan tidak mungkin pedagang pisang direlokasi menuju lahan di dekat food station, sebab belum ada kerja sama pemerintah dengan pemilik lahan.
Selain itu, food station masuk dalam zona VIP yang tidak sembarang pedagang bisa berjualan di sana.
"Tidak mungkin bisa, tanahnya milik PT Telkom, belum ada kerja samanya dengan kita (Pemkot Jaktim). Kalau pedagang ada kerja sama, silakan saja," katanya.
Keputusan untuk merelokasi pedagang menuju lantai dua Pasar Klender dikarenakan status lokasi itu sebagai tempat transaksi jual beli. "Pasar Klender itu pasar, tempat orang bertransaksi jual beli, bukan di pinggir jalan," katanya.
Bambang berharap seluruh pedagang segera mengosongkan lahan di Jalan Raya Pisangan Timur paling lambat akhir November 2019. "Sebab pada 1 Desember 2019, proyek Double-double Track akan dimulai," katanya.
ANTARA
