Kebut Pembahasan APBD, Anggota DPRD DKI Dilarang Kunker

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melarang anggota dewan melakukan kunjungan kerja selama pembahasan rancangan APBD DKI 2020. Pembahasan APBD dipastikan molor dari tenggat 30 November 2019.  

    "Jadi kepada rekan-rekan dalam Bamus ini saya sampaikan tidak ada kunker dulu sampai pembahasan RAPBD ini selesai," ujar Prasetio saat memimpin rapat Badan Musyawarah, Senin 25 November 2019.

    Larangan kunker itu disampaikan Prasetio saat Bamus mengatur ulang waktu pembahasan KUA PPAS 2020. Saat itu salah satu anggota dewan menginterupsi rapat. Dia mengingatkan agenda kunker DPRD yang telah disepakati sebelumnya.

    Menanggapi itu Prasetio meminta anggota dewan tidak kunker terlebih dahulu. Dia minta DPRD memprioritaskan pembahasan RAPBD 2020. "Kita harus all out," ujarnya.

    Dalam Bamus ditetapkan pembahasan RAPDB bakal dimulai setelah pengesahan KUA PPAS dengan MoU DPRD dan DKI pada 29 November. 

    Pada 2 Desember, pembahasan anggaran DKI dimulai dengan penyampaian Raperda RAPBD 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pembahasan akan dilakukan oleh DPRD DKI dan Pemprov DKI sampai 10 Desember. Pengesahan RAPBD ditargetkan pada 11 Desember. "Paripurna tanggal 11 Desember," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.