Penerapan Tilang Skuter Listrik, Polisi Belum Temukan Pelanggaran

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Polisi memberi himbauan kepada pengguna skuter listrik yang melintasi kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu 24 November 2019. Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi tilang kepada pengguna skuter listrik yang melintas di jalan raya serta jalur khusus sepeda mulai (25/11/2019). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Anggota Polisi memberi himbauan kepada pengguna skuter listrik yang melintasi kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu 24 November 2019. Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi tilang kepada pengguna skuter listrik yang melintas di jalan raya serta jalur khusus sepeda mulai (25/11/2019). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Fahri Siregar menyebut pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran penggunaan skuter listrik sejak Senin, 25 November lalu. Menurut Fahri, para pengguna sudah paham dengan aturan yang ada.

    "Belum ada yang ditilang, belum ketemu pengguna skuter listrik yang melanggar," kata Fahri saat dihubungi, Selasa, 26 November 2019.

    Salah satu faktor tak adanya pelanggar skuter listrik yang ditilang karena pusat penyewaan kendaraan ini, seperti GrabWheels, sudah mulai berkurang. Pengurangan terjadi karena polisi dan Dinas Perhubungan hanya membolehkan skuter listrik melaju di kawasan tertentu saja.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menjelaskan beberapa kawasan yang dulunya banyak pengguna GrabWheels kini terlihat sepi. "Daerah-daerah tertentu pengguna skuter ini sudah mulai kosong," kata dia.

    Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf mengatakan mulai Senin, 25 November 2019 pihaknya akan melarang operasional skuter listrik di jalan raya dan trotoar. Jika ada pengendara skuter listrik yang ngeyel, maka pihaknya tak akan segan memberikan tilang dan penyitaan unit skuter listrik.

    "Kami akan sita kendaraan itu. Kami berikan surat tilang dan kemudian proses selanjutnya kami lakukan sesuai aturan yang berlaku. Sementara ini berlaku untuk skuter listrik pribadi atau sewaan," ujar Yusuf.

    Yusuf mengatakan penggunaan skuter listrik nantinya akan dibatasi di wilayah tertentu, yakni hanya di kawasan wisata dan melintas di jalur sepeda. "Tapi yang jelas harus dapat izin dari pengelola kawasan wisata dulu," kata dia.

    Adapun dasar hukum penilangan skuter listrik ialah Pasal 282 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran atas pasal ini adalah kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Misteri Paparan Radiasi Cesium 137 di Serpong

    Bapeten melakukan investigasi untuk mengetahui asal muasal Cesium 137 yang ditemukan di Serpong. Ini berbagai fakta soal bahan dengan radioaktif itu.