Akhirnya, Plafon Anggaran DKI 2020 Disepakati Rp 87,9 Triliun

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI dan Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 sebesar Rp 87,956 triliun. Kesepakatan setelah melalui tiga kali perubahan itu akan disahkan dalam rapat paripurna yang akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis 28 November 2019.

    "Jadi setelah pembahasan, KUA PPAS ini kami sepakati," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat pimpinan gabungan, Rabu 27 November 2019.

    Dalam rapat tersebut DPRD dan Pemerintah DKI menyisir sejumlah kegiatan karena terdapat defisit Rp 1,385 triliun dari nilai KUA PPAS sebelumnya yaitu Rp 89,342 triliun.

    Penyisiran dimulai dari usulan Pemerintah DKI untuk memotong anggaran dana subsidi sebesar sekitar Rp 1,2 triliun yang kemudian disepakati oleh DPRD. Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyebutkan pemangkasan tersebut salah satu upaya untuk menutup defisit.

    Namun Saefullah melanjutkan dana tersebut kemudian akan diajukan kembalinantinya di APBD Perubahan 2020, agar program subsidi tetap berjalan sesuai rencana. "Nanti diajukan lagi dalam APBD Perubahan," ujarnya.

    Selain itu DPRD dan Pemerintah DKI juga mengurangi nilai penyertaan belanja modal (PMD) senilai Rp 400 miliar untuk BUMD Jakpro. Ketua DPRD Prasetio Edi mengatakan salah satu alasannya terkait rencana pembangunan hotel dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

    Prasetio menyebutkan anggota dewan tidak setuju dengan pembangunan hotel tersebut. Hal ini kata dia juga sesuai dengan aspirasi seniman.

    Selain itu DPRD dan DKI menyisir anggaran Fasilitas Pembiyaan Perolehan Rumah sekitar Rp 500 miliar. Keputusan tersebut kemudian disepakati oleh DKI. Setelah penyisiran tersebut, muncul surplus sekitar Rp 369 miliar. Prasetio dengan kesepakatan rapat kemudian membagi dana tersebut untuk penambahan kegiatan berdasarkan komisi.

    Wakil Ketua DPRD Abdurahman Suhaimi menyebutkan dengan kesepakatan final plafon anggaran malam ini, pembahasan anggaran DKI bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu Rancangan APBD. Sebelumnya, plafon anggaran yang diusulkan pemerintahan Anies Baswedan berubah tiga kali dari yang pertama Rp 95 triliun lalu turun menjadi Rp 89 triliun kemudian 87,1 sebelum yang akhirnya disepakati 87,9 triliun.

    "Sesuai jadwal yang telah disepakati untuk RAPBD ditargetkan rampung pada 11 Desember," ujar Suhaimi.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.