Sempat Coret Dana Talangan Rumah DP Nol Rupiah, Ini Kata DPRD

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Rusunami Samawa Program DP Nol Persen, Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Selasa, 15 Oktober 2019. Tempo/Adam Prireza

    Suasana Rusunami Samawa Program DP Nol Persen, Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Selasa, 15 Oktober 2019. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi membenarkan mencoret rencana anggaran pembiayaan rumah DP nol rupiah yang diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2 Triliun. Menurut dia, pencoretan dilakukan untuk menutup defisit anggaran dalam rancangan APBD DKI 2020.

    Dalam usulan KUA PPAS 2020 awalnya DKI menganggarkan Rp 2 triliun untuk Fasilitas Pembiayaan Rumah. Namun dalam pembahasan anggaran tersebut diefesiensi menjadi Rp 1 triliun.

    Namun dalam pembahasan internal DPRD anggaran Rp 1 triliun itu dicoret.

    "DP O rupiah kan uangnya belum dipakai kita kurangi Rp 1 T dari Rp 2 T, lalu kami kurangi lagi jadi habis," ujar Prasetio di DPRD, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2019.

    Prasetio mengatakan bahwa alasan tersebut dicoret untuk menanggulangi defisit KUA PPAS sebesar Rp 1,3 triliun. "Ini karena ada defisit sekitar Rp 1,3 triliun," ujarnya.

    Hal yang sama juga anggota Banggar Fraksi PDI P Gembong Warsono menyatakan DPRD mencoret dana talangan tersebut karena tidak bermanfaat untuk masyarakat berpenghasilan daerah.

    Gembong menilai bahwa syarat program DP Nol persen rupiah harus berpenghasilan Rp 4-7 juta. "Kan masih banyak masyarakat yang penghasilannya di bawah itu," ujarnya.

    Namun dalam rancangan APBD 2020 yang telah disepakati Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI, terdapat anggaran untuk Pembiayaan Perolehan Rumah sebesar Rp 500 miliar.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan membahas ulang anggaran Fasilitas Pembiayaan Rumah tahun depan yang dipangkas oleh DPRD menjadi Rp 500 miliar.

    "Masih dalam pembicaraan tunggu sampai final RAPBD, mudah-mudahan bisa dibahas lagi," ujar Anies, Kamis 28 November 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.