Anggaran Rumah DP Nol Rupiah Dipangkas, Ini Kata Eks Staf Ahok

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bahagianya Keluarga Muda di Rumah DP Nol Rupiah

    Bahagianya Keluarga Muda di Rumah DP Nol Rupiah

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah meminta gubernur DKI Anies Baswedan mengevaluasi program rumah DP nol rupiah yang menjadi program prioritasnya. Menurut Ima, program rumah DP nol rupiah itu tidak tepat sasaran. Alhasil, dewan mencukur anggaran yang diajukan dari Rp 2 triliun menjadi tinggal Rp 500 miliar.

    "Sebab, rumah DP nol rupiah bukan untuk masyarakat bawah, tapi menengah atas," kata Ima melalui pesan singkatnya, Sabtu, 30 November 2019.

    Untuk mendapatkan rumah tersebut, pemohon mesti mempunyai penghasilan Rp 4-7 juta. Padahal, menurut Ima, warga berpenghasilan rendah banyak yang mempunyai penghasilan di bawah nilai yang menjadi syarat untuk memiliki rumah bersubsidi itu.

    Ima menuturkan lebih baik Anies berfokus pada pembangunan rumah susun sederhana sewa untuk menutupi kebutuhan rumah di ibu kota. "Dari DPRD kami dorong untuk rusunawa," ucapnya. "Janji pak Anies kampanye kan untuk masyarakat bawah, tapi faktanya (rumah DP nol rupiah) bukan untuk masyarakat miskin."

    DPRD DKI sebelumnya memangkas beberapa anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 yang dianggap tidak terlalu penting. Contohnya adalah anggaran rumah DP nol rupiah menjadi Rp 500 miliar yang pada pengajuan KUA PPAS dianggarkan sebesar Rp 2 triliun.

    Pada rapat paripurna kedua disetujui besaran anggaran untuk rumah DP nol rupiah menjadi Rp1 triliun. Akhirnya, anggaran disepakati Rp 500 miliar dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

    Dinas Perumahan DKI Jakarta menyatakan bakal melakukan evaluasi terhadap pembangunan rumah DP nol rupiah. Apalagi, sebagian besar calon pembeli rumah DP nol rupiah gagal karena sistem seleksi dari bank.

    Saat ini, baru ada sekitar 100 orang yang telah resmi memiliki hunian di Menara Samawa, hunian pertama program pembelian rumah tanpa uang muka yang dicanangkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

    Menara Samawa, yang terdiri atas 780 unit, diresmikan Gubernur Anies pada 31 Agustus lalu. "Sebenarnya yang mendaftar sudah banyak sekali. Ada 3.000 orang yang terjaring. Namun, sebagian gagal karena sistem pemeriksaan di bank," kata Kepala Dinas Perumahan, Kelik Indrianto di Balai Kota DKI, Jumat, 29 November 2019.

    Programming DP nol rupiah itu menjadi program unggulan saat Anies dan pasangannya, Sandiaga Uno, berkampanye untuk pemilihan Gubernur DKI 2017. Menurut Kelik, banyak peminat yang gagal dalam memiliki hunian tersebut karena pembeli mempunyai riwayat kredit lain yang menjadi tanggung jawab mereka.

    Alhasil, sistem di bank menolak permohonan mereka mengajukan rumah tersebut melalui Bank DKI. "Jadi pas BI Checking mereka gugur karena sebagian masih punya kredit lain. Jadi bank menganggap kredit itu mengurangi kemampuan pemohon untuk mengajukan kredit rumah," ujarnya.

    Menurut Kelik, sistem penyeleksian bank yang ketat ini menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI. Pemerintah, kata dia, bakal berusaha membuat kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mendapatkan hunian ini. "Masalah ini memang menjadi evaluasi kami," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.