TEMPO.CO, Jakarta - Kepala UPT Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan, menuturkan usulan anggaran Rp 2 triliun mulanya diperuntukkan mendukung penyediaan dan kepemilikan rumah DP Nol rupiah bagi warga DKI.
"Kalau kita lihat di pergub itu bahwa dana keuangan digunakan baik untuk pembangunannya maupun pembiayaan KPR-nya sheingga arahnya nanti ke depan bisa berjalan putar sendiri itu uang," kata Dzikran saat dihubungi Tempo, Sabtu, 30 November 2019.
Peruntukkan kedua dana Rp 2 triliun, yakni sebagai dana talangan pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR) oleh pendaftar rumah DP nol. Dzikran mengibaratkan penyaluran dana dari Dinas Perumahan ke bank seperti tabungan. Tabungan, lanjut dia, yang menjadi modal bagi bank untuk menyalurkan kredit ke nasabah. Untuk konteks ini, nasabah adalah pendaftar rumah DP nol.
Nasabah selanjutnya harus mengembalikan dana yang mereka pinjam dari bank kepada pengembang melalui bank. Berikutnya, pengembang harus mengembalikan uang tersebut ke Dinas Perumahan juga lewat bank. Artinya, uang yang nasabah bayarkan ke bank akan kembali masuk ke kas Dinas Perumahan.
"Di awal dana ini digunakan untuk mendorong supaya supply-nya (persediaan rumah) tumbuh. Setelah supply-nya tumbuh maka uang ini dikembalikan digunakan untuk KPR bagi masyarakat. Jadi muter," ucap Dzikran.
Calon pembeli mengurus berkas saat peresmian terima kunci rumah Dp 0 Klapa Village di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019. Harga per unitnya mulai Rp 184 juta hingga Rp 310 juta. TEMPO/Genta Shadra Ayubi
Menurut Dzikran, dana talangan untuk KPR sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Sementara dana talangan untuk badan usaha atau BUMD membangun hunian berharga terjangkau masih digodok.
Rumah DP nol rupiah kembali disorot setelah DPRD DKI memangkas anggaran pembangunan rumah DP Nol rupiah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar. Anggaran dipangkas saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD 2020 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dewan.
Rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program Gubernur DKI Anies Baswedan yang kerap disampaikan ke warga kurang mampu saat kampanye pemilihan gubernur (pilgub) DKI 2017.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022 tercantum bahwa pemerintah DKI bakal membangun hunian tanpa uang muka sebanyak 232.214 unit.
Sebanyak 14 ribu unit rumah DP Nol dibangun tiga badan usaha milik daerah. Sedangkan sisanya dibangun menggunakan mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta pasar. Saat ini, jumlah hunian yang sudah dibangun baru 780 unit.
