Ulama Bogor Ramai-ramai Imbau Warga Tak Ikut Reuni 212, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konferensi pers terkait persiapan Reuni 212 di kantor Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    Konferensi pers terkait persiapan Reuni 212 di kantor Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Bogor -Tiga ulama di Bogor menghimbau masyarakat tidak ikut-ikutan aksi Reuni 212 di Jakarta.

    Mereka menyebut warga masyarakat lebih baik menjalankan peribadatan yang sudah istiqomah di rumah. Mereka mengatakan itu lebih utama.

    Ketua MUI Kecamatan Cigudeg, Zakaria, meminta masyarakat khususnya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tidak mengikuti acara Reuni Alumni 212 yang akan digelar pada 2 Desember esok hari. "Masyarakat lebih baik di rumah saja, istiqomah," ujar Zakaria melalui pesan tertulisnya, Ahad, 1 Desember 2019.

    Himbauan lain datang dari Pimpinan Pondok Pesantren Hikmatul Barokatil Quran, Ahmad Ghozali, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Bogor untuk tidak terpengaruh dengan ajakan kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Jakarta.

    Dia meminta warganya melaksanakan kegiatan yang lebih utama dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan warga sekitar. "Jangan sampai terpengaruh, mending di rumah aja," kata Ghozali.

    Tokoh Masyarakat Wirajaya Jasinga, Suhendi, mengatakan hal yang sama, bahwa masyarakat lebih baik di rumah melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, ketimbang ikut-ikutan aksi ke Jakarta dengan alasan reuni 212 di Monas.

    Suhendi menyebut masyarakat jauh lebih selamat berada di rumah, melaksanakan kegiatan peribadahan bareng keluarga dan tetangga. "Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Wirajaya untuk tetap istiqomah tidak mengikuti kegiatan Reuni 212 di Jakarta," ujar dia. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.