TEMPO.CO, Jakarta- Pemerintah DKI bakal menerapkan tarif sewa untuk pemakaian sistem jaringan utilitas terpadu atau SJUT bawah tanah. Regulasi tersebut bakal diatur dalam peraturan gubernur.
"Selama ini belum ada namanya tarif pemanfaatan jaringan, kami tertibkan masukkan dan nanti akan buat ada tarifnya," ujar Kepala Dinas Bina Marga, Harry Nugroho di DPRD DKI, Selasa 3 Desember 2019.
Harry menyebutkan tarif tersebut untuk izin pelayanan dan izin pemanfaatan jaringan. Dinas telah mengusulkan tiga usulan tarif yaitu Rp 13-17 ribu per meter, lalu Rp 25-27 ribu per meter dan tarif ketiga dari Rp 50-70 ribu per meter.
Menurut dia tarif tersebut akan ditagih sekali per tahun. Dan usulan itu masih dalam pembahasan termasuk dengan asosiasi hingga PLN.
Harry mengatakan berdasarkan Pergub DKI nomor 106 tahun 2019 tentang jaringan utilitas penataan jaringan kabel bawah tanah itu diserahkan kepada operator. Dalam hal ini DKI menunjuk Jakpro sebagai operator.
Ia mengatakan pemberlakukan tarif sewa tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas. "Iya harusnya jaringan utilitas itu bayar sewa. Ada di Perda dan nanti akan diatur di Pergub," ujarnya. Menurutnya saat ini SJUT telah dibangun di bawah trotoar yang telah direvitalisasi. Saat ini telah dibangun mainhole SJUT untuk dikembangkan dalam bentuk ducting.
