Di Hadapan Anies, PSI juga Minta Anggaran TGUPP Dihapus

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TGUPP Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Ahok versus Anies

    TGUPP Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Ahok versus Anies

    TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI ikut meminta agar anggaran untuk Tim Gubernur Percepatan Pembangunan atau TGUPP Gubernur Anies Baswedan untuk dihapus. "PSI menilai bahwa anggaran untuk TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ujar Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza dalam rapat paripurna, Rabu 4 Desember 2019.

    Anthony menyatakan bahwa keberadaan TGUPP dalam pemerintahan DKI saat ini belum ada pertanggungjawaban yang jelas terkait kinerja hingga hasil dari TGUPP.

    Selain PSI desakan yang sama juga disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, bahwa anggaran untuk TGUPP dihapuskan. "Kami meminta  agar untuk TGUPP dihapuskan," ujar anggota Fraksi PDI P Jhonny dalam paripurna.

    Johnny menilai kehadiran TGUPP sebagai panjang tangan Anies selama ini kerap mempengaruhi kebijakan SKPD. Hal ini, kata dia, memperburuk program-program yang telah dicanangkan oleh SKPD.

    Menurut dia SKPD saat ini seakan tumpul dalam menjalankan fungsinya. Selain kehadiran TGUPP, lanjut dia, kerja SKPD juga diambil alih oleh BUMD Jakpro yang menggarap berbagai proyek.

    Sehingga ia menyarankan agar anggaran TGUPP dibiayai dari dana operasional gubernur. "Memakai dana operasional Gubernur," ujarnya.

    Sorotan terhadap TGUPP  itu menguat setelah anggaran untuk TGUPP dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020 naik. Pada masa Gubernur Anies, anggaran TGUPP terus naik hingga tahun depan diusulkan sebesar Rp 18,9 miliar.

    Mujiyono, Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI juga menilai tim itu sudah keluar dari koridor dan menghambat kerja Gubernur dan perangkat daerah. Menurut dia, tim yang awalnya dibentuk di era Gubernur Jokowi tersebut bertujuan untuk menampung pegawai dengan golongan tinggi yang non-job. Kelompok kerja itu kemudian diperkuat dengan mendatangkan sejumlah profesional dari luar pemerintah DKI.

    "Tapi, di era Anies, jumlah anggota dan anggarannya terlalu fantastis," kata dia dalam rapat komisi Oktober 2019 lalu.

     

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.