Truk Polisi Masuk Jalur Busway, Dirlantas: Tak Ada yang Izinkan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Truk polisi masuk jalur busway dan melawan arah. Instagram/@roda2blog

    Truk polisi masuk jalur busway dan melawan arah. Instagram/@roda2blog

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf mengatakan tak membenarkan perilaku aparat yang menerobos jalur Transjakarta, apalagi sambil melawan arus. Menurut Yusuf tak ada aturan yang menyatakan aparat boleh memasuki jalur busway. 

    "Tidak ada yang izinkan, kecuali kondisi darurat," kata Yusuf saat dihubungi, 5 Desember 2019.

    Menanggapi temuan truk polisi masuk jalur Transjakarta itu, Yusuf mengatakan akan mengambil tindakan. Sebagai langkah awal, ia akan melaporkan hal itu terlebih dahulu. "Iya (ditindak), ini saya kasih tahu Propam," kata Yusuf.

    Sebelumnya, dua truk polisi terekam kamera warga pengguna jalan memasuki jalur Transjakarta di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Tak sekadar menerobos masuk jalur busway, kedua truk bertuliskan Korps Brimob itu juga melawan arah sehingga harus berhadap-hadapan dengan satu bus.

    Dalam penggalan video itu, bus Transjakarta tujuan Pulo Gadung tak bisa lewat. "Hantam terus," teriak perekam video kepada sopir bus Transjakarta. Video dan rekaman itu diunggah di akun instagram @roda2blog pada Rabu, 4 Desember 2019.

    Dalam video berdurasi 30 detik itu, terlihat kedua pengemudi truk polisi akhirnya mengalah. Mereka pelan-pelan memundurkan kendaraannya agar bisa keluar dari jalur Transjakarta. 

    Warganet yang menonton tingkah pengemudi truk polisi di video itu lalu memberikan komentarnya. Di antaranya menyayangkan tindakan polisi yang dirasa tak patut itu. "Tidak mendidik, payah," tulis akun @tonysatriya. Hingga artikel ini disiapkan, video tersebut telah ditonton lebih dari 10 ribu kali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.