MRT Jakarta Kaji Perpanjangan Jalur Ratangga ke Tangsel

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta saat pemaparan ihwal laba di kantornya, gedung Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019. TEMPO/Lani Diana

    Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta saat pemaparan ihwal laba di kantornya, gedung Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta menyatakan telah membuat pre feasibility study atau studi kelayakan mengenai perpanjangan ruas jalur kereta MRT hingga kawasan Tangerang Selatan, Banten.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan pihaknya telah membuat studi kelayakan perpanjangan jalur Ratangga dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Tangerang Selatan setelah ada permintaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ.

    "Pra FS waktu itu ada diminta BPTJ. Kami sudah kerjakan. sudah kami serahkan (pra FS) tahun lalu," kata William, Jumat, 6 Desember 2019.

    William mengatakan telah menjalin komunikasi dengan BPTJ terkait rencana perpanjangan jalur MRT ke Tangerang Selatan. Namun, hingga sekarang belum ada penugasan dari pemerintah siapa yang bakal ditugaskan untuk membangun jalur tersebut. "Kami sampai sekarang belum dapat tugas," ujarnya.

    Menurut William, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat dalam menunjuk penanggungjawab proyek kerja sama (PJTK) proyek ini. "Apakah Kemenhub, Pemprov Banten, Pemkot Tangsel. Itu harus diputuskan dulu," kata dia.

    Terkait dengan lembaganya yang telah membuat pre-FS merupakan bagian dari dukungan MRT Jakarta karena diminta BPTJ. Sekarang, kata dia, keputusan berada di tangan pemerintah pusat untuk menunjuk penanggung jawab proyek tersebut. "Pada prinsipnya kami siap kalau ditugaskn," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.