Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lewat Petisi, William PSI Didukung Terus Buka Anggaran Janggal

Reporter

image-gnews
Massa Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi mengenakan topeng berwajahkah William Aditya Sarana saat melakukan aksi #savewilliam #saveapbdjakarta, Transparansi Adalah Hak Warga Negara di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 4 Desember 2019. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mendadak jadi sorotan saat ia membongkar keanehan APBD DKI Jakarta pada akhir Oktober lalu. TEMPO/Subekti.
Massa Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi mengenakan topeng berwajahkah William Aditya Sarana saat melakukan aksi #savewilliam #saveapbdjakarta, Transparansi Adalah Hak Warga Negara di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 4 Desember 2019. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mendadak jadi sorotan saat ia membongkar keanehan APBD DKI Jakarta pada akhir Oktober lalu. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petisi dukungan warganet untuk anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana agar terus membuka anggaran janggal APBD DKI, terus mengalir. Dukungan untuk William PSI tersebut disampaikan melalui laman change.org berjudul 'Dukung William Aditya Sarana tetap menjadi anggota DPRD DKI dan PSI #KAWALUANGRAKYAT'.

Petisi yang dibuat warganet bernama Dwi Tanto itu telah ditandatangani 14.059 orang hingga pukul 18.30, Jumat, 6 Desember 2019. "Dukung William Aditya Sarana Agar tetap menjadi Anggota DPRD DKI dan PSI Mengawal Uang Rakyat," tulis Dwi dalam keterangan petisinya. Petisi tersebut telah dibuat sejak satu bulan lalu dan menargetkan 15 ribu dukungan warganet.

Petisi tersebut juga mendapat banyak komentar dari warganet. Salah satunya pemilik akun bernama Martin Hardiono. Martin mengatakan William sudah menjalankan tugasnya sebagai legislator dalam mengawasi perencanaan anggaran APBD DKI 2020 itu.

"Anggota DPRD itu seharusnya bertugas untuk bersama dan mengawasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan agar maksud pembangunan untuk mencapai kesejahteraan tercapai," tulis Martin. "Aneh kalau peran ini digugat. Apa yang dilakukan William sudah sesuai dengan perannya."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Warganet lainnya, Ana Hayati, mendukung agar legislator lainnya mendukung pembukaan anggaran janggal APBD DKI. "Saya mendukung anggota DPRD daerah yang berani membuka adanya kejanggalan anggaran APBD DKI ke hadapan publik, karena itulah sejatinya tugas dewan menyelamatkan uang rakyat," ujarnya.

Badan Kehormatan DPRD DKI merekomendasikan sanksi ringan teguran lisan kepada William. Legislator termuda Kebon Sirih itu dinyatakan bersalah karena mengunggah anggaran janggal pembelian lem aibon Rp 82 juta ke media sosial.

William PSI dianggap bersalah lantaran mengunggah anggaran yang bukan menjadi kewenangan di Komisinya. Selain itu, William dianggap melanggar etika karena tidak menggunakan haknya sebagai legislator untuk membahas temuannya di dalam forum rapat bersama anggota DPRD.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

46 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke KJMU sulit direalisasikan. Kenapa?


Kala Pendukung Anies-Ganjar Deklarasikan Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya

19 Februari 2024

Calon presiden Indonesia, Anies Baswedan tiba saat hadir dalam acara Desak Anies X Slepet Imin di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024. Anies Baswedan mengapresiasi kehadiran para buruh hingga ojek online (ojol) dalam acara Desak X Slepet AMIN hari ini.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kala Pendukung Anies-Ganjar Deklarasikan Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya

Pendukung Anies-Ganjar kompak mendeklarasikan petisi. Ada Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya. Apa isi petisi tersebut?


Usai Deklarasi Petisi Brawijaya, Relawan Ganjar Bakal Gelar Aksi Longmars Hari Ini

19 Februari 2024

Forum Relawan Ganjar-Mahfud berkumpul di Jalan Brawijaya VIII Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad, 18 Februari 2024. Mereka membacakan Petisi Brawijaya yang menolak hasil Pemilu 2024 dan menuntut diadakan Pemilu ulang. TEMPO/Han Revanda Putra.
Usai Deklarasi Petisi Brawijaya, Relawan Ganjar Bakal Gelar Aksi Longmars Hari Ini

Relawan Ganjar dan Anies bakal menggelar aksi longmars hari ini usai mendeklarasikan Petisi Brawijaya pada Ahad kemarin.


Komunitas Pendukung Anies Buat Petisi, Tuntut Penyelenggara Pemilu Pastikan Pemilihan Tak Ternoda

19 Februari 2024

Calon presiden Indonesia, Anies Baswedan saat menjawab pertanyaan dari peserta dalam acara Desak Anies X Slepet Imin di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024. Dalam acara tersebut Anies menyinggung soal UU Cipta Kerja dan mengatakan perlu membuat BPJS Ketenagakerjaan khusus ojek online. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Komunitas Pendukung Anies Buat Petisi, Tuntut Penyelenggara Pemilu Pastikan Pemilihan Tak Ternoda

Komunitas Ubah Bareng merupakan kelompok yang mendukung calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, dalam Pemilu 2024.


Jokowi Banjir Kritik dari Guru Besar dan Sivitas Akademika, Apa Makna Petisi, Maklumat, dan Manifesto?

9 Februari 2024

Sejumlah civitas akademika dan guru besar dari berbagai fakultas UGM membacakan Petisi Bulaksumur menyesalkan berbagai penyimpangan pemerintahan Jokowi, di Balairung UGM, Yogyakarta, Rab, 31 Januari 2024. EIBEN HEIZER/TEMPO
Jokowi Banjir Kritik dari Guru Besar dan Sivitas Akademika, Apa Makna Petisi, Maklumat, dan Manifesto?

Petisi, maklumat, dan manifesto banyak digunakan dalam pengungkapan ekspresi protes sivitas akademika kepada pemerintahan Jokowi. Pahami 3 istilah itu


Kampus Kritik Jokowi, UPI Bandung Bikin Petisi Bumi Siliwangi

5 Februari 2024

Mahasiswa, dosen, dan Guru Besar di Universitas Pendidik Indonesia (UPI), Bandung, Jawa Barat, menyampaikan Petisi Bumi Siliwangi, Senin 5 Februari 2024. (ANWAR SISWADI)
Kampus Kritik Jokowi, UPI Bandung Bikin Petisi Bumi Siliwangi

Sivitas akademika UPI Bandung desak Jokowi cabut pernyataan berpihak dalam Pemilu 2024. Mereka ungkap keprihatinan atas kondisi kebangsaan saat ini.


Kemendikbud Angkat Bicara Soal Gerakan Kampus Kritik Jokowi: Kebebasan dan Kepedulian Akademisi

5 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam.
Kemendikbud Angkat Bicara Soal Gerakan Kampus Kritik Jokowi: Kebebasan dan Kepedulian Akademisi

Ditjen Dikti Angkat Bicara soal Pergerakan Kampus Kritik Jokowi : Kebebasan Akademik dan Warga Negara


Soal Petisi ke Jokowi, Hasto PDIP: Nurani Perguruan Tinggi Terpanggil Suarakan Demokrasi

3 Februari 2024

Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menemui awak media usai di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa Sore, 23 Januari 2024. Hasto memberikan keterangam usai menghadiri Hari Ulang Tahun ke-77 Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI itu. Tempo/ Adil Al Hasan
Soal Petisi ke Jokowi, Hasto PDIP: Nurani Perguruan Tinggi Terpanggil Suarakan Demokrasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut petisi untuk Presiden Jokowi karena keterpanggilan nurani sivitas akademika.


4 Fakta Petisi Bulaksumur yang Dilayangkan Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi

1 Februari 2024

Pembacaan Petisi Balairung oleh Guru Besar Psikologi UGM, Prof. Koentjoro di Balairung UGM didampingi sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni UGM, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Pito Agustin Rudiana
4 Fakta Petisi Bulaksumur yang Dilayangkan Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi

Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

10 Januari 2024

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri pentas seni Sekolah Luar Biasa Negeri 7, Jakarta Timur pada Rabu, 13 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

Realisasi belanja daerah pada APBD DKI 2023 mencapai 92,54 persen atau meningkat 8 persen dari tahun lalu