Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KTP Diganjar Rp 100 Ribu, Muncul Tagihan Pajak Mobil Rp 20 Juta

image-gnews
Peluncuran Mercedes Benz S 400 L Exclusive di Akili Museum of Art, Jakarta, 18 Juni 2014. Kendaraan yang di disain dengan menginterasikan baja dengan alumunium memancarkan kemewahan ini di bandrol dengan harga Rp.2.379.000.000. Tempo/Tony Hartawan
Peluncuran Mercedes Benz S 400 L Exclusive di Akili Museum of Art, Jakarta, 18 Juni 2014. Kendaraan yang di disain dengan menginterasikan baja dengan alumunium memancarkan kemewahan ini di bandrol dengan harga Rp.2.379.000.000. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah warga di Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta Selatan menuturkan pernah menyerahkan kartu tanda penduduk atau KTP baik asli maupun fotokopi kepada seseorang. Belakangan, mereka ditagih tunggakan pajak mobil mewah.

"Sekitar tiga tahun lalu, waktu itu saya dibayar Rp 100 ribu," ujar Tugini, salah satu warga di RT 06 RW 12, Kelurahan Pasar Manggis saat ditemui Tempo di kontrakannya, Sabtu, 7 Desember 2019.

Pada November 2019 lalu, Tugini didatangi oleh petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Jakarta Selatan. Buruh cuci itu tercatat sebagai pemilik mobil Mercedes-Benz S 400 yang sedang menunggak pajak lebih dari Rp 20 juta.

Wanita 46 tahun itu lantas menangis kepada petugas, seraya menjelaskan dirinya tidak mungkin memiliki mobil mewah itu. "Orang rumah aja ngontrak, Pak," kata dia menirukan ucapan kepada petugas Samsat.

Tugini mengaku tidak ingat nama orang yang meminta fotokopi KTP-nya pada tiga tahun lalu. Dia hanya ingat menerima uang Rp 100 ribu, tanpa menaruh kecurigaan walau tidak dijelaskan untuk apa KTP-nya diminta. Apalagi, kata dia, warga RT 06 juga banyak yang menerima uang tersebut.

"Kata dia, sudah pegang saja. Ya udah, saya pun ngikut karena yang juga begitu," ujar Tugini.

Cerita yang sama dialami oleh warga RT06 lain, Desi, 28 tahun. Desi didatangi oleh petugas Samsat beberapa bulan lalu karena tercatat sebagai pemilik mobil Range Rover dengan tunggakan pajak jutaan rupiah. "Petugas mengatakan harga mobilnya itu di atas Rp 1 miliar," ujar Desi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Desi akhirnya mengurus pemblokiran kepemilikan mobil Range Rover tersebut. Sama seperti Tugini, Desi juga mengaku menerima uang Rp 100 ribu dari seseorang yang meminta KTP miliknya sekitar dua tahun lalu. Namun, ia tak mengingat nama orang tersebut. "Saya terima saja waktu itu karena banyak warga yang ngasih KTP-nya juga," kata dia.

Kondisi jalan menuju kontrakan warga bernama Tugini yang ditagih tunggakan pajak mobil Mercedes-Benz S 400 di Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 Desember 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

Desi juga mengatakan bahwa ibunya turut menyerahkan KTP kepada orang tersebut. Akibatnya, Kartu Jakarta Pintar atau KJP milik ibunya diblokir, karena tercatat sebagai pemilik mobil Avanza. Informasi itu diterima setelah mengurus pemblokiran data kepemilikan mobil. "Ibu memang enggak ditagih pajak kayak saya, tapi ya itu, KJP-nya diblokir," kata dia.

Warga lain di RT 06 bernama Kusmiati juga mengaku pernah menyerahkan KTP karena dibayar Rp 100 ribu. Namun hingga saat ini, wanita 49 tahun itu mengaku belum pernah didatangi petugas Samsat karena tunggakan pajak mobil. "Mungkin yang pakai KTP saya masih lancar bayar pajak," kata dia.

Menurut Kusmiati, fenomena orang yang meminta KTP warga memang biasa terjadi. Apalagi, kata dia, jika masuk di masa-masa Pemilihan Presiden atau Pemilihan Legislatif. Dia sempat berpikir KTP diminta untuk mendapatkan sembako. Dia tak menyangka bahwa KTP tersebut kemungkinan bisa disalahgunakan untuk pembelian mobil mewah. "Ya saya kira biasa aja begitu," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

21 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

4 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka

4 hari lalu

Direktur PT SDR menjadi tersangka kasus perpajakan saat diserahkan petugas Kanwil DJP Sumut 1 dan Polda Sumut kepada Kejati Sumut. Foto: Istimewa
Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka

Modus perbuatannya dengan menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan dan pemotongan pajak.


Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

5 hari lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

Cara mendapatkan KTP bagi orang asing di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini syarat dan prosedurnya.


Fintech Lending UKU Prediksi Pengajuan Pinjaman Naik 30 Persen Selama Ramadan

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Fintech Lending UKU Prediksi Pengajuan Pinjaman Naik 30 Persen Selama Ramadan

Fintech lending UKU memprediksi kenaikan pengajuan pinjaman selama Ramadan.


Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

6 hari lalu

Presiden Jokowi bergurau dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran menteri melaporkan SPT pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024.


5 Negara Favorit Tujuan Jastip

7 hari lalu

Ilustrasi barang jastip yang disita dari penumpang di bandara. Antara/Umarul Faruq
5 Negara Favorit Tujuan Jastip

Negara mana saja yang selama ini menjadi tujuan utama untuk jastip?


Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

7 hari lalu

Petugas Pos Indonesia menunjukkan lembaran materai Rp10.000 yang dijual di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan materai tempel baru Rp10.000 yang sudah dapat dibeli oleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara