Saat voting, Merry memilih untuk program pembangunan sekolah itu ditunda. Merry juga mempermasalahkan lantaran pada rapat Jumat, 6 Desember 2019, pengajuan anggaran untuk pembangunan SMK Pariwisata 74 telah ditolak.
Anggota Komisi E, baik yang setuju maupun tidak dalam voting, sepakat untuk mengawasi program pembangunan sekolah itu dengan ketat. Mereka juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh agar aktif mengajak Komisi E untuk berkolaborasi dalam hal ini.
Usai voting, Komisi E bersama Dinas Pendidikan DKI sepakat mengurangi jumlah kelas dari semulanya 33 menjadi 18. Dengan perkiraan 1 kelas diisi 36 siswa, maka, secara keseluruhan sekolah yang akan dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare di Jakarta Utara itu akan menampung 648 siswa.
Anggaran yang semula sebesar Rp 106 miliar pun turun menjadi Rp 100 miliar.
Jumlah kamar asramanya pun ditambah. Mulanya, Dinas Pendidikan berencana membangun 50 kamar untuk menampung 500 siswa. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membangun 65 kamar untuk 650 siswa. “Sehingga seluruh siswa bisa ditampung di asrama,” tutur Syaefuloh.
Sebelumnya, dalam rapat antara Komisi E DPRD DKI dengan Dinas Pendidikan kemarin, anggota dewan sepakat menghapus pengajuan anggaran pembangunan sekolah tersebut. Alasannya, ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan konsentrasi ilmu sekolah itu, seperti laboratorium kimia dan fisika. Dinas Pendidikan tak dapat memberikan penjelasan yang dapat meyakinkan anggota dewan.
