TEMPO.CO, Jakarta - Penyelesaian pembangunan Proyek Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diprediksi akan molor dari target awal pada pertengahan 2020. Penyebabnya bukan hanya peristiwa jebolnya tanggul laut itu di Pelabuhan Nizam Zahman beberapa waktu lalu.
“Deadline (tengat waktu) menjadi 2021, karena tambahan pekerjaan yang harus diselesaikan setelah pengembang (pulau reklamasi) atau swasta tak melanjutkan pembangunan tanggul,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juaini Yusuf kepada Tempo, Ahad, 8 Desember 2019.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mewacanakan pembangunan tanggul pesisir utara Jawa sepanjang 120 kilometer sebagai langkah antisipasi banjir rob atau air laut.
Pembangunan Fase A sepanjang 48,4 kilometer dilakukan di Pesisir Utara Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tingkat kerawanan atau penurunan permukaan tanah. Hingga saat ini dikabarkan masih sekitar 34 kilometer pesisir pantai dan muara yang belum tersentuh pembangunan.
Awalnya, proyek ini menjadi kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta. Akan tetapi, kebijakan ini harus direvisi setelah DKI membatalkan proyek pulau reklamasi. Sehingga perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang sebelumnya mendapat jatah pulau reklamasi tak bisa lagi diberikan tanggung jawab membangun tanggul di pesisir pantai.
Belakangan, Kementerian PUPR yang mewakili Pemerintah Pusat dan Dinas Sumber Daya Air yang mewakili Pemprov DKI Jakarta berbagi jatah pembangunan tanggul tahap satu, masing-masing 20,9 kilometer dan 27,5 kilometer.
Menurut Juaini, Pemprov DKI Jakarta sendiri telah merampungkan sepanjang 6,5 kilometer yang terbentang di pesisir Muara Angke, Sunda Kelapa dan Kali Blecong dengan total anggaran Rp 59 miliar. “Sudah diajukan anggaran Rp 110 miliar untuk 17 kilometer tahun depan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020),” kata dia.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), Bambang Hidayah mengatakan robohnya tanggul Muara Baru yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR tak akan menghambat pembangunan tanggul di lokasi lain. Menurut dia, robohnya tanggul disebabkan insiden khusus, yaitu naiknya permukaan air laut dan tingginya curah hujan.
Saat ini, kata Bambang, Kementerian PUPR tengah mengevaluasi pembangunan tanggul tersebut. “Semua masih berjalan karena belum mengikat (menyambung). Belum permanen. Jadi masih diselesaikan semua,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko mengatakan tanggul pesisir Muara Baru adalah proyek yang diserahkan dan masih dalam tanggung jawab kontraktor. Proyek ini juga masih mengikat tengat penyelesaian selama 165 hari. Sehingga, menurut dia, Kementerian PUPR masih optimis proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai kesepakatan.
Berdasarkan data, tanggul laut yang roboh ini berada pada proyek pembangunan pengaman pantai tahap III paket II Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) NCICD Kementerian PUPR. Kontraktor pelaksana proyek tersebut tercatat PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan kerjasama operasi (KSO) PT Pandji Pratama Indonesia. “Khusus pembangunan tanggul di Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemprov DKI. Pembangunan memang diprioritaskan pada wilayah yang mengalami penurunan muka tanah lebih besar,” kata Jarot.
