Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petisi Dukung William PSI Bongkar Anggaran Janggal Capai 15 Ribu

image-gnews
Aliansi Masyarakat untuk Transparansi memberikan piagam penghargaan dan sisir jumbo simbol perjuangan menyisir rencana anggaran DKI kepada anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu 4 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Aliansi Masyarakat untuk Transparansi memberikan piagam penghargaan dan sisir jumbo simbol perjuangan menyisir rencana anggaran DKI kepada anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu 4 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dukungan warganet terhadap William Aditya Sarana atau William PSI untuk membongkar anggaran janggal APBD DKI 2020 terus mengalir. 

Petisi dalam laman change.org yang berjudul 'Dukung William Aditya Sarana tetap menjadi anggota DPRD DKI dan PSI #KAWALUANGRAKYAT' kini telah ditandatangani 15.435 warganet dari target 25.000. Data tersebut terhitung hari Senin, 9 Desember 2019 pukul 16.30.

Target petisi tersebut sebelumnya telah tercapai, yaitu 15.000 tandatangan pada Ahad, 8 Desember kemarin. Petisi yang dibuat oleh warganet bernama Dwi Tanto itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI, DPRD DKI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah warganet yang menandatangani petisi tersebut meninggalkan komentarnya. Misalnya, Christiana Damayanti yang mengatakan, "Mendukung tindakan William dalam mengawal uang rakyat DKI khususnya..." Ada juga Supra Yadi yang menyebut kalau William PSI telah menjalani tugasnya dengan baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Badan Kehormatan DPRD DKI merekomendasikan sanksi ringan teguran lisan kepada William. Legislator termuda Kebon Sirih itu dinyatakan bersalah karena mengunggah anggaran janggal pembelian lem aibon Rp 82 miliar ke media sosial.

William PSI dianggap bersalah lantaran mengunggah anggaran janggal yang bukan menjadi kewenangan komisinya. Selain itu, William dianggap melanggar etika karena tidak menggunakan haknya sebagai legislator untuk membahas temuannya di dalam forum rapat bersama anggota DPRD.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerakan #AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

22 Juli 2024

Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA (Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua)
Gerakan #AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

Bersama masyarakat suku Awyu dan Moi Sigin, hadir juga beberapa figur publik dari beragam latar belakang.


Buntut Pemecatan Budi Santoso dari Dekan FK Unair, Muncul Petisi Tuntut Rektor hingga Jokowi

5 Juli 2024

Sejumlah sivitas akademika membentangkan poster saat aksi di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 4 Juli 2024. Aksi yang dilakukan sivitas akademika FK Unair, guru besar dan sejumlah dokter itu menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak pihak rektorat agar jabatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dikembalikan sampai masa jabatannya berakhir. ANTARA/Didik Suhartono
Buntut Pemecatan Budi Santoso dari Dekan FK Unair, Muncul Petisi Tuntut Rektor hingga Jokowi

Media sosial menggaungkan penolakan atas pemecatan Budi Santoso dari Dekan FK Kedokteran melalui petisi.


Petisi Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Tembus 1 Juta Tanda Tangan

3 Juli 2024

Petisi Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Tembus 1 Juta Tanda Tangan

Upaya memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sedang berjalan, melalui petisi online yang telah mencapai satu juta tanda tangan dari publik.


Gagas Petisi Desak Menkominfo Budi Arie Mundur, SafeNet Ungkap Alasannya

28 Juni 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Gagas Petisi Desak Menkominfo Budi Arie Mundur, SafeNet Ungkap Alasannya

SafeNet menggagas petisi mendesak Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya. Apa alasannya?


Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

28 Juni 2024

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

Juru bicara Partai Move Forward (MFP) Thailand memperkirakan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pembubaran partainya akan diumumkan awal bulan depan.


Petisi Serukan 'Mundurlah', Menkominfo Budi Arie: Itu Hak Masyarakat Bersuara

27 Juni 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petisi Serukan 'Mundurlah', Menkominfo Budi Arie: Itu Hak Masyarakat Bersuara

Publik mendesak Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, pendiri Projo, untuk mundur dari jabatannya buntut dari lumpuhnya PDN Sementara 2 karena peretasan.


Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur, Diduga Ancam Pendemo Pro-Palestina

18 Juni 2024

Demonstran pro-Palestina melakukan protes saat konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berkecamuk di Munich, Jerman, 9 Oktober 2023. REUTERS/Christine Uyanik
Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur, Diduga Ancam Pendemo Pro-Palestina

Petisi agar Menteri Pendidikan Jerman mundur diserukan oleh lebih dari 2.500 akademisi menyusul upaya sanksi terhadap akademisi pro-Palestina


Berpotensi Rusak Lingkungan, Raffi Ahmad akan Mundur dari Proyek Beach Club di Gunungkidul

12 Juni 2024

Raffi Ahmad. Foto: Instagram/@raffinagita1717
Berpotensi Rusak Lingkungan, Raffi Ahmad akan Mundur dari Proyek Beach Club di Gunungkidul

Puluhan ribu orang menandatangani petisi tolak pembangunan beach club Raffi Ahmad di Gunungkidul. Dia tegaskan akan menarik diri dari proyek tersebut.


Pembuat Poster All Eyes on Papua Minta Warganet Ikut Isi Petisi

5 Juni 2024

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Pembuat Poster All Eyes on Papua Minta Warganet Ikut Isi Petisi

Seruan "All Eyes on Papua"viral di media sosial, pembuat desain berharap masyarakat ikut mengisi petisi.


Kala Pendukung Anies-Ganjar Deklarasikan Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya

19 Februari 2024

Calon presiden Indonesia, Anies Baswedan tiba saat hadir dalam acara Desak Anies X Slepet Imin di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024. Anies Baswedan mengapresiasi kehadiran para buruh hingga ojek online (ojol) dalam acara Desak X Slepet AMIN hari ini.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kala Pendukung Anies-Ganjar Deklarasikan Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya

Pendukung Anies-Ganjar kompak mendeklarasikan petisi. Ada Petisi Perubahan dan Petisi Brawijaya. Apa isi petisi tersebut?