Anggota TGUPP Anies yang Rangkap Jabatan Diminta Kembalikan Gaji

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS DKI APBD 2020, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS DKI APBD 2020, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta anggota TGUPP Anies Baswedan yang rangkap jabatan mengembalikan gajinya. Gaji yang harus dikembalikan, kata dia, terhitung dari gaji saat ia mulai merangkap jabatan.

    "Saya tekankan dalam rapat Banggar ini untuk dikembalikan uang dari mulai kapan di TGUPP terus dia merangkap jabatan, harus fair juga," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

    Prasetio mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bappeda untuk mengetahui pasti kapan anggota Tim Gubernur un tuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu rangkap jabatan.

    Prasetio melihat ada empat anggota TGUPP yang melakukan rangkap jabatan, salah satu di dewan pengawas kesehatan. Dia menilai tidak boleh ada anggota TGUPP yang bekerja di dua tempat dengan gaji dari satu APBD.

    Adapun anggota TGUPP yang diduga merangkap jabatan sebagan dewan pengawas rumah sakit adalah Achmad Haryadi. Dia ditunjuk sebagai dewan pengawas rumah sakit sejak Oktober 2016, namun pada 2018 nama Haryadi masuk dalam salah satu TGUPP.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Merry Hotma menilai ada konflik kepentingan dengan rangkap jabatan Haryadi. "Dia double job bagian tim percepatan pembangunan tapi juga ada sistem pemerintahan ini tidak fair ini conflict of interest," ujar Merry.

    Merry berpendapat seharusnya TGUPP terlepas dari sistem pemerintah, karena salah satu tugas TGUPP dalam percepatan dan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi. 

    Merry meminta Haryadi harus memilih salah satu jabatan, antara TGUPP dengan Dewan Pengawas. "Jangan rangkap jabatan," ujarnya.

    Dalam rapat anggaran di tingkat komisi, masalah rangkap jabatan anggota TGUPP ini telah mengemuka. Bahkan Merry meminta Komisi E untuk memanggil dewan pengawas RSUD tersebut.

    Anggota Komisi E Dian Pratama juga mempertanyakan dasar penunjukan Haryadi karena dualisme jabatan antara Dewan Pengawas Rumah Sakit dan sebagai TGUPP Anies Baswedan. "Apa boleh satu menerima gaji sebagai TGUPP satu sebagai dewan pengawas," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.