"Jadi anda jangan menghukum dengan indikator yang berbeda atas persoalan yang sama, yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu," ujarnya. "Emang 10-15 tahun lalu ada enggak sih yang model kayak gini."
Kata Bambang, tidak elok yang dilakukan sebagian legislatif Kebon Sirih yang menuding Anies seolah-olah bersalah karena membuat kebijakan menggaji TGUPP dari pos APBD tersendiri. "Sekarang baru tersingkap seperti ini. Oke," ujarnya, lalu menambahkan, "maksud saya memberikan judgement seolah olah baru dilakukan sekarang tapi dulu tidak. Itu tidak fair."
Bambang meminta legislator mempunyai pandangan yang terbuka terhadap masalah ini. "Artinya treatment-nya harus sama bos. Saya tuh cuma menuntut equality (kesetaraan). Saya tidak menuntut apa-apa," ujarnya. "Apa kalau presiden boleh melakukan kesalahan gubernur enggak boleh misalnya gitu."
Badan Anggaran DPRD DKI telah memutuskan memangkas jumlah anggota TGUPP menjadi 50 dari sebelumnya 67 anggota. "Jadi saya putuskan TGUPP 50 (anak)," kata Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sambil mengetok palu dalam rapat banggar, Senin, 7 Desember 2019.
Prasetio menyebutkan pemangkasan tersebut untuk efisiensi anggaran dalam Rancangan APBD 2020. Sebelumnya pemerintah DKI mengusulkan anggaran Rp 19,8 miliar untuk keperluan sebanyak 67 anggota TGUPP. Namun Prasetio tetap meminta agar TGUPP tersebut dievaluasi secara menyeluruh. "Ini harus tetap dievaluasinya seperti apa ini TGUPP," ujarnya.
