TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan warga dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta mempertanyakan janji Gubernur Anies Baswedan tentang pengoperasian kembali becak. Mereka menuntut rencana pasti.
"Jangan janji-janji melulu, tapi kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, becak bisa masuk ke area pariwisata," kata Koordinator Becak, Rasdullah, saat diskusi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional di Lapangan Krapu, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa.
Rasdullah mengaku kalau warga pemilik becak sudah bekerja keras menertibkan becak di Jakarta. Saat ini becak, kata dia, sudah bisa diatur dan telah tertata rapi. "Kendala ada di peraturan daerah (Perda) yang masih menghalangi becak, kami minta itu menjadi pertanggungjawaban gubernur," kata Rasdullah.
Dia mengungkapkan sejumlah alasan yang mendukung pemintaan itu, di antaranya becak disebutnya transportasi ramah lingkungan. Rasdullah menyarankan, jika nama Becak sudah tidak baik, sebaiknya diganti menjadi Angling atau angkutan lingkungan.
Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memboncengi istrinya, Fery Farhati, dengan becak motor, di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, 21 November 2016. TEMPO/Friski Riana
"Lengkapnya Angling Darma atau angkutan lingkungan dari masyarakat," kata Rasdullah.
Peringatan hari HAM Internasional di Jakarta diinisiasi oleh Urban Poor Consortium (UPC), jejaring rakyat miskin Indonesia (Jerami) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta. Pendamping JRMK, Gugun Muhammad, mengatakan diskusi Hari HAM tersebut bagian dari evaluasi kontrak politik dari dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan.
"Kontrak politik dengan Anies Baswedan, sekarang sudah berjalan dua tahun, sekalian setiap tahun kita melakukan evaluasi, sudah sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan," kata Gugun menjelaskan.
