Bahas 8 Isu Pembangunan, 11 Pemda Akan Berkumpul di Bogor

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis, 26 Juli. Jokowi menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mempermudah izin investasi yang berorientasi ekspor dan barang subtitusi impor. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis, 26 Juli. Jokowi menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mempermudah izin investasi yang berorientasi ekspor dan barang subtitusi impor. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Bogor - Sebanyak 11 perwakilan pemerintah daerah atau pemda di Jawa Barat dan Banten akan hadir di Kabupaten Bogor untuk mengikuti forum bertajuk Borderline Economic Summit (BES) 2019 pada Kamis besok, 12 Desember 2019. Pada forum itu, bakal dibahas delapan isu strategis, mulai dari infrastrukur hingga pengembangan kawasan wisata.

    Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan selain pemda, sejumlah menteri ikut diundang. "Beberapa Menteri dan dua Gubernur juga kami undang untuk hadir," kata dia saat ditemui Selasa, 10 Desember 2019.

    Syarifah mengatakan delapan isu yang akan dibahas tersebut telah sesuai dengan kesepakatan semua daerah anggota forum BES. Adapun 8 isu tersebut antara lain pembangunan jalan khusus tambang, penanganan kali Bekasi, pengembangan TOD, pembangunan jalan Poros Tengah Timur, penghubung Tol Cimanggis-Cibitung, pengendali banjir di Puncak, LRT dan twin Geopark Pongkor dan Ciletuh.

    "BES ini menjadi sarana pertemuan antar lintas daerah perbatasan, mencari solusi dalam setiap permasalahan karena karakteristiknya sama," kata Syarifah.

    Kesebelas daerah perbatasan yang diundang untuk turut hadir di forum BES adalah Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. Lalu Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Purwakarta.

    Sedangkan sejumlah menteri yang diundang adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada juga tiga gubernur yang turut diundang, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

    Dengan adanya forum itu, Syarifah berharap akan mendorong terwujudnya hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan, khususnya di bidang ekonomi, sosial, infrastruktur dan sebagainya.

    Syarifah juga menyebut BES adalah media promosi peluang dan potensi investasi bersama kota dan kabupaten kepada investor. “Melalui BES ini kita harapkan pemerintah pusat dapat melihat persoalan yang dihadapi,” kata dia.

    Ia pun memastikan hasil dari BES tidak akan dibiarkan menjadi dokumen semata, tapi bakal ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Dokumen dari BES akan dibawa ke pemerintah pusat selain ditindaklanjuti dengan kerja sama antar daerah. "Kalau pembangunan di 11 daerah penyangga Jakarta berhasil, pemerintah pusat pun akan kebawa,” kata Syarifah.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi mengatakan persiapan untuk menggelar forum BES telah mencapai 80 persen, terutama dari aspek teknis.

    Dace berharap efek domino dari BES akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di sebelas pemda keanggotaan, termasuk Kabupaten Bogor. Ia sangat yakin ketika program pembangunan di masing-masing daerah saling mendukung, maka arus investasi akan masuk deras. "Dampak dari itu pengangguran dan kemiskinan, bakal berkurang,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.