TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengusulkan perubahan MRT Jakarta Fase III koridor Timur - Barat yang awalnya diprioritaskan membentang dari Kalideres hingga ke Ujung Menteng sepanjang 31,7 kilometer.
"Memang yang kami usulkan adalah untuk koridor MRT itu naik ke Harmoni atau Sawah Besar, jadi intersection-nya ada di sana," ujar Syafrin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan pada Rabu petang, 11 Desember 2019.
Usul itu disampaikan Syafrin, salah satunya untuk menanggapi permintaan dari Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Heru Wisnu Wibowo untuk mengubah jalur LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama karena berhimpitan dengan koridor Timur - Barat MRT Jakarta. Permintaan itu disampaikan Heru dalam sebuah acara diskusi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) di Jatibaru, Jakarta Pusat pada Senin, 9 Desember 2019.
Syafrin menjelaskan, alasannya memilih kawasan Harmoni atau Sawah Besar sebagai intersection baru di koridor Timur - Barat MRT Jakarta karena permintaan penumpang tinggi dari kawasan tersebut. Menurut dia, kapasitas angkutan MRT Jakarta yang masif mampu menampung pergerakan penumpang dari kawasan itu.
"Jika kita melihat demand real yang ada saat ini, maka transfer yang paling besar terjadi di Harmoni, itu kenapa kemudian Transjakarta membangun Harmoni Central Busway," kata Syafrin.
Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Muhammad Effendi mengatakan usul perubahan di Fase III itu tak akan mengganggu pembangunan Fase II. Alasannya, Fase III memang belum berjalan. Dia berujar perusahaannya siap menjalankan usul Dishub.
"Kami kan BUMD, jadi kalau memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah meminta begitu, ya kita laksanakan. Buat kami tidak masalah," ujar Effendi.
Fase III atau koridor Timur - Barat MRT memiliki rute total yang dicanangkan dari Balaraja, Tangerang Selatan hingga ke Cikarang, Bekasi. Untuk prioritas utama pembangunan, yakni dari Kalideres ke Ujung Menteng, konstruksi bakal dimulai pada 2021. Pembangunan tersebut diperkirakan menghabiskan biaya Rp 53 triliun.
M YUSUF MANURUNG