Jokowi Resmikan Tol Layang Japek, Ini Harapan Warga Bekasi

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di KM 19, Bekasi, Kamis, 16 Mei 2019.  ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Foto udara proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di KM 19, Bekasi, Kamis, 16 Mei 2019. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Bekasi - Presiden Joko Widodo akan meresmikan Tol Layang Jakarta Cikampek atau Tol Japek pada hari ini, Kamis, 12 Desember 2019. Jalan tol ini akan digunakan secara fungsional mulai 20 Desember untuk menyambut mudik libur panjang natal dan tahun baru.

    Sejumlah warga Bekasi pengguna jalan tol Jakarta-Cikampek berharap tol layang ini bisa mengurangi kepadatan di jalan tol lama. "Kami yang dari Bekasi secara otomatis tidak memakai jalan tol layang," kata Muhammad Abdullah, Rabu, 11 Desember 2019.

    Abdullah adalah pengusaha jasa yang setiap hari beraktivitas Bekasi-Cikarang sehingga tak dapat menggunakan tol layang karena masuk tol Bekasi Timur dan keluar Cibatu menuju ke pertokoan di Deltamas, begitu sebaliknya.

    Sedangkan gerbang tol layang Jakarta-Cikampek berada di Cikunir dan Karawang. "Mudah-mudahan kalau atas dibuka, kepadatan di bawah berkurang," kata warga Jatimulya, Tambun Selatan ini.

    Bapak satu anak ini mengatakan, kepadatan yang kerap terjadi ketika berangkat ke Cikarang berada di wilayah Cibitung dan Cikarang Utama. Sedangkan arah ke Jakarta, kata dia, kepadatan biasa terjadi di Cikarang Utama sampai dengan Tambun. "Parah lagi kalau banyak truk melambatkan kendaraan," kata dia.

    Warga Bekasi yang lain, Pradita Kurniawan berharap dioperasikannya Tol Layang Jakarta-Cikampek  atau Tol Japek engurangi beban kepadatan di bawah. Selama ini warga Cibarusah tersebut kerap kena macet karena kepadatan jalan tol Jakarta-Cikampek. "Aktivitas saya ke Bekasi Kota, otomatis tidak pakai tol layang," katanya.

    ADI WARSONO


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.