Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan DKI Beri Izin DWP Kembali Diselenggarakan di Jakarta

Reporter

image-gnews
Belasan orang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia demo di depan Balai Kota menolak even Djakarta Warehouse Project (DWP), Rabu 11 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Belasan orang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia demo di depan Balai Kota menolak even Djakarta Warehouse Project (DWP), Rabu 11 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pariwisata DKI Jakarta mengungkapkan alasannya kembali memberi izin acara Djakarta Warehouse Project atau DWP di ibu kota. Acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu yang ke-11 itu bakal diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata DKI, Alberto Ali, mengatakan banyak aktivitas internasional yang telah dilakukan di ibu kota. Aktivitas itu tidak hanya kegiatan bisnis, tapi juga kesenian dan kebudayaan.

"Nah, penyelenggaraan DWP ini merupakan aspek aktivitas berkesenian yang berskala besar dan internasional," kata Alberto saat dihubungi, Kamis, 12 Desember 2019.

Pemerintah memberi izin karena melihat penyelenggaraan DWP bakal mendatangkan wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Kedatangan pengunjung ke acara ini bakal menguntungkan DKI secara ekonomi. "Kegiatan ekonomi akan berputar di sana," ujarnya.

Adanya persepsi negatif masyarakat terkait penyelenggaraan itu juga telah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah telah meminta Ismaya Live sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap kekhawatiran warga acara itu bakal marak peredaran narkoba dan seks bebas.

"Kami sudah meminta penyelenggara untuk memperhatikan norma itu dan mereka bersedia menaati itu," kata Alberto. "Mereka berjanji akan menjaga ketertiban dan mengikuti aturan berkait dengan peraturan yang ada".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Puluhan orang yang targabung dalam Gerakan Pemuda Islam sebelumnya berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI pada Kamis lalu. "DWP proyek maksiat terbesar se-Asia," kata Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Hakim Himran, dalam orasinya di depan Balai Kota DKI.

Hakim menyesalkan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memberikan izin penyelenggaraan DWP yang ke-11 dilakukan di ibu kota. Padahal penyelenggaraan musik bergenre EDM itu telah dipindahkan ke Denpasar, Bali pada 2017.

Ia khawatir penyelenggaraan musik tersebut bakal membawa dampak buruk bagi warga Jakarta. Sebab, yang paling dikhawatirkan dari penyelenggaraan musik tersebut adalah adanya seks bebas, peredaran narkoba dan minuman keras di area DWP.

"Gubernur pilihan umat, tapi pro maksiat," ujarnya. Hakim mengancam massa bakal memblokade dan membubarkan acara itu. Ia masih berharap Anies membatalkan DWP itu. "Masa gubernur yang dipilih umat dan ulama pro maksiat."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan berharap Hakim Konstitusi dapat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.


Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024 terbagi dalam dua sesi.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

1 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

1 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

1 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperagakan bahasa isyarat
Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

Anies menyatakan gugatan yang dilayangkan untuk meneruskan dan menjaga praktik konstitusi.


Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

MK hari ini dijadwalkan memulai sidang sengketa pilpres dan pemilu. Hakim mulai menyidangkan laporan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Libur Lebaran, Yogyakarta Genjot Lama Tinggal Wisatawan Naik Lebih Awal

2 hari lalu

Komunitas sepeda di Yogyakarta menggelar event saat masa ramadhan. (Dok.istimewa)
Libur Lebaran, Yogyakarta Genjot Lama Tinggal Wisatawan Naik Lebih Awal

Masa cuti bersama dan libur Lebaran berlangsung selama delapan hari, yaitu dari tanggal 8 hingga 15 April 2024 mendatang.