Begini Cara DKI Cegah Peredaran Narkoba di DWP 2019

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Djakarta Warehouse Project (DWP) 2014 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 12 Desember 2014. Dok.TEMPO/Frannoto

    Djakarta Warehouse Project (DWP) 2014 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 12 Desember 2014. Dok.TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan pemerintah telah meminta penyelenggara Djakarta Warehouse Project atau DWP untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan ada peredaran narkoba dan seks bebas di acara itu.

    Jika ditemukan adanya peredaran narkoba dan seks bebas, maka pemerintah bakal memberi sanksi Ismaya Live sebagai penyelenggara DWP 2019. "Sudah kami minta mereka buat surat pernyataan tidak ada perbedaan narkoba dan seks bebas di sana," kata Alberto saat dihubungi, Kamis, 12 Desember 2019.

    Acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu yang ke-11 itu bakal diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019. Penyelenggaraan acara itu mendapat penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat karena dikhawatirkan terjadi perbuatan maksiat.

    Pemerintah, kata Alberto, hanya membolehkan peredaran minuman beralkohol di lokasi acara. Minuman beralkohol itu pun harus yang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan dan mendapatkan izin pemerintah.

    Selain itu, minuman beralkohol itu tidak boleh dibeli oleh orang yang berusia di bawah 21 tahun. "Minuman keras itu juga tidak boleh dibawa pulang," kata Alberto.

    Pemerintah dan penyelenggara bakal ikut mengawasi DWP 2019. Menurut Alberto, penyelenggara juga tidak mau kecolongan adanya peredaran narkoba dan seks bebas di lokasi acara.

    "Mereka juga ingin menjaga reputasinya terjaga. Ini kan sudah yang ke-11," kata Alberto. "Mereka sudah berkomitmen untuk itu."

    Ketua Dewan Syuro PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan penyelenggaraan DWP tidak boleh dilarang selama mematuhi hukum. "Silahkan untuk bermusik dan berseni. Kan musik dan seni tidak dilarang," kata Suhaimi saat dihubungi, Kamis, 12 Desember 2019.

    Menurut Suhaimi, selama tidak melanggar hukum siapa pun tidak boleh melarang kegiatan DWP. Sebab, DWP sebagai wadah masyarakag mengekpresikan diri. "Orang yang mengekpresikan diri kan tidak dilarang selama mematuhi hukum," ujarnya.

    Meski telah diizinkan, kata Suhaimi, sebaiknya panitia dan warga yang mau mengikuti acara musik tersebut tetap menjaga aspek moral dan adat timur yang masih dipertahankan di Indonesia. Selain itu, jangan sampai kegiatan DWP tersebut mengganggu ketertiban. "Jadi saling menjaga saja. Busana juga diharapkan melihat aspek moral," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.